PEMERINTAH DITUNTUT PROPORSIONAL SIKAPI FPI

Widi Kusnadi - Kamis, 9 Oktober 2014 - 19:15 WIB

Kamis, 9 Oktober 2014 - 19:15 WIB

1165 Views

Pengamat politik Islam Universitas Indonesia (UI), Dr. Abdul Muta’ali(foto: MINA)

Jakarta, 15 Dzulhijjah 1435/9 Oktober 2014 (MINA) – Pengamat politik Islam Universitas Indonesia (UI), Dr. Abdul Muta’ali mengatakan pemerintah Indonesia dalam hal ini kepolisian dan Pemda DKI harus bersikap proporsional dalam menghadapi kasus Front Pembela Islam (FPI).

“Dalam sila kelima pancasila mengatakan harus adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Sila ini juga harus diterapkan dalam mensikapi kasus FPI,” kata Abdul Muta’ali saat ditemui wartawan Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di Jakarta, Kamis.

Dosen UI yang juga Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam itu menegaskan, pemerintah harus bersyukur dengan adanya FPI di Indonesia. Menurutnya, lembaga itulah yang gigih dalam memberantas kemaksiatan di beberapa daerah di Indonesia.

“FPI telah banyak melakukan bakti sosial untuk rakyat Indonesia. Sebagai contoh waktu tsunami Aceh, mereka termasuk yang paling gigih memberi pertolongan dan mengevakuai warga Aceh, demikian juga di beberapa daerah yang dilanda bencana seperti Padang, Yogyakarta, dan lainnya,” paparnya.

Menurutnya, aksi kekerasan dan radikalisme yang terjadi di beberapa negara merupakan dampak dari ketidakadilan negara dalam kebijakannya. Mereka merasa sebagai pihak yang dirugikan sehingga mereka yang memiliki kekuatan mencoba melakukan aksi perlawanan.

Lebih lanjut, dosen Program Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam itu menyarankan agar pemerintah bisa menampung setiap aspirasi yang ada di masyarakat sehingga apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan mereka dapat direalisasikan.

Muta’ali bersama Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam (PKTTI) menulis buku berjudul Membangun Negara Kuat, Kontribusi Islam terhadap Pemikiran Politik Barat yang terbit pada 2013. (L/R03/R04)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)