Penghidupan Muslim Rohingya Terancam Jika Tolak Kartu NVC

Kartu NVC atau Kartu Hijau dirancang khusus untuk umat Islam Myanmar, termasuk etnis Rohingya, untuk menjauhkan mereka dari status kewarganegaraan. (Foto: JPaing/The Irrawaddy)

Maungdaw, 14 Rabi’ul Akhir 1438/13 Januari 2016 (MINA) – Mata pencaharian dan kelangsungan hidup orang-orang Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, mendapat ancaman baru jika mereka menolak Kartu Verifikasi Nasional yang dikenal sebagai Kartu NVC.

Sumber terpercaya media TV Rohingya Vision yang dikutip MINA pada Jumat (13/1) melaporkan, Polisi Penjaga Perbatasan (BGP) Myanmar telah mengancam etnis Rohingya lokal dengan larangan bekerja sehari-hari dan melakukan perjalanan jika mereka tidak menerima Kartu NVC.

Di beberapa tempat seperti desa Myint Hlut di Maungdaw selatan, pihak berwenang sudah berhenti mengeluarkan izin perjalanan antarkota kepada penduduk setempat dan melarang nelayan untuk melaut.

Di pusat kota Maungdaw, pihak berwenang menghentikan Tenaga Kerja Rohingya untuk melakukan pekerjaan rutin sehari-hari mereka.

Selain itu, kelompok Komisi Penyelidikan yang dipimpin oleh U Myint Swe, Wakil Presiden 1 dan mantan Letnan Jenderal, melakukan kunjungan dari desa ke desa di Maungdaw dengan dalih mencari fakta-fakta tentang serangan terhadap pos polisi perbatasan pada bulan Oktober 2016.

U Myint Swe menggunakan pendekatan lembut untuk membujuk penduduk setempat menerima Kartu NVC.

“Bisakah kita melakukan perjalanan di seluruh Myanmar dengan Kartu NVC?” tanya salah seorang penduduk desa Nurullah kepada U Myint Swe pada 7 Januari.

“Tidak, Anda hanya dapat melakukan perjalanan antara Maungdaw dan Buthidaung,” jawab U Myint.

Pada 10 Januari 2017, sekelompok Polisi Penjaga Perbatasan (BGP) mengancam penduduk desa Nurullah karena menolak Kartu NVC

“Jika Anda menolak Keretu NVC, kami akan menyita properti dan tanah Anda. Kami akan melarang Anda dari satu tempat ke tempat lain dan menutup semua bisnis Anda. Kami bahkan bisa memenjarakan Anda karena itu,” kata Komandan BGP.

Namun demikian, salah satu desa memilih tidak mempedulikan ancaman itu.

Selain itu, departemen imigrasi di Maungdaw menyatakan bahwa mereka akan segera menghentikan pemberian Border-Pass ke Bangladesh bagi warga Rohingya yang tidak memiliki Kartu NVC.

U Aye Myint, seorang aktivis hak asasi manusia yang berbasis di Maungdaw mengatakan bahwa Kartu NVC adalah kartu diskriminatif berdasarkan ras dan keyakinan etnis Rohingya.

“Ini tidak sesuai dengan Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia. Jadi, orang-orang tidak mau menerimanya,” katanya. (T/RI-1/RS3)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)