PENGUSAHA MAKANAN DUKUNG SERTIFIKAT HALAL MUI

Rana Setiawan - Selasa, 26 Agustus 2014 - 13:30 WIB

Selasa, 26 Agustus 2014 - 13:30 WIB

916 Views

Halal" width="300" height="189" /> Sumber: LPPOM MUI

Jakarta, 30 Syawwal 1435/26Agustus 2014 (MINA) – Para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) merespon positif upaya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk memberikan sertifikat halal.

“Indonesia termasuk negara yang diperhitungkan dalam industri makanan halal dunia. Pertumbuhan industri mamin (makanan dan minuman) dunia sangat cepat. Pelaku usaha dalam negeri dan pihak terkait dalam bisnis ini harus merespon hal ini dengan menyiapkan sistem sertifikat halal yang handal,” ujar Ketua Gapmmi, Adhi S Lukman, demikian siaran pers Kominfo dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Selasa.

Gappmi mengakui, dengan berbagai upaya dan program akselerasi yang dilakukan LPPOM MUI telah membantu pelaku usaha untuk dapat menyiapkan produk halal yang berdaya saing di tingkat global.

Adhi juga menyebut persaingan yang sudah di depan mata bukan lagi antara produsen dan pengusaha dalam negeri, tapi merupakan perusahaan global yang siap terjun ke pasar bisnis industri Indonesia.

“Setiap kunjungan ke luar negeri seperti Jepang pada Maret lalu, mereka bertanya bagaimana proses sertifikasi halal di Indonesia. Asia Halal Center juga berdiskusi dengan kami, mereka tahu ada pasar yang besar di Indonesia dan ASEAN,” katanya.

Dengan pelayanan pengurusan Sertifikasi Halal yang semakin mudah, cepat, dan responsif, Adhi percaya Indonesia bisa bersaing dalam bisnis mamin halal global. Tinggal bagaimana LPPOM MUI dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan ini ke depan.

Sementara DPR RI bersama Pemerintah masih membahas Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan ProdukHalal (RUU JPH) untuk memberikan payung hukum dan jaminan ketenangan pada warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam. Termasuk mendapatkan jaminan keamanan soal makanan dan minuman terkaitkehalalan dan keharamannya.

Komisi VIII DPR RI selama sebulan ini sedang memvorsir pembahasan RUU JPH yang masih ada tarik menarik yang sesungguhnya tidak terlalu prinsip terkait instansi yang memiliki otoritas dalam menentukan serba halal. (T/R05/R03)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)