PENJAGAAN KETAT PEMILU PARLEMEN MESIR

pemilu-mesir-ahramonline-300x179.jpg" alt="pemilu mesir ahramonline" width="456" height="272" /> Penjagaan ketat pemilu Mesir (Foto: Ahram Online)

Kairo, 6 Muharram 1437/19 Oktober 2015 (MINA) – Setelah tertunda selama setahun akibat kebuntuan hukum dan faktor keamanan, rakyat Mesir mulai memberikan hak suara dalam pemilihan umum (pemilu) parlemen, Ahad (18/10), di bawah penjagaan pengamanan yang ketat.

Seperti dilansir Ahram Online, Sabtu (17/10) waktu setempat, tahap pertama pemungutan suara berlangsung di 14 gubernuran, dan sudah berlangsung pada hari Sabtu untuk warga yang tinggal di luar negeri.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Mesir mengatakan sekitar 120 ribu polisi dan pasukan keamanan dikerahkan untuk menjaga 18.945 tempat pemungutan suara (TPS) di seantero negeri. Selain itu, sebanyak 185 ribu personel tentara juga akan dikerahkan di sekitar TPS selama pemungutan suara pada Ahad dan Senin.

Pihak militer mengumumkan pada Sabtu (17/10) sebanyak 76 ribu personel militer dari daerah komando pusat di Kairo akan membantu menjaga keamanan para pemilih, hakim, dan pemantau, di sejumlah wilayah gubernuran Upper Egypt.

“Di tempat lain sebanyak 12.000 personel dari Third Field Army akan diturunkan di Gubernuran Laut Merah, dan 28.000 anggota Angkatan Laut dan Komando Utara di Alexandria akan diterjunkan menjaga keamanan di Provinsi West Nile Delta,” kataangkatan bersenjata Mesir.

Di samping itu, dalam upaya memperkuat pengamana, militer juga menerjunkan pasukan bersenjatakan senapan otomatis di setiap lima TPS untuk memastikan proses pencoblosan berjalan mulus dan tanpa intimidasi atau aksi premanisme.

Menteri Dalam Negeri Magdi Abdel-Ghaffar mengatakan pasukan keamanan dan tentara akan ditempatkan di luar TPS untuk memastikan suasana damai.
“Peran aparat keamanan terbatas untuk menyediakan keamanan untuk proses pemungutan suara, dan mereka akan berada di bawah kendali para hakim yang diberi mandat untuk mengawasi pemungutan suara,” kata Abdel-Ghaffar.

Ancaman Terorisme

Mayor Jenderal Abdel-Meguid Samir, Direktur Departemen Pemilihan Kementerian Dalam Negeri, menegaskan peran utama pasukan keamanan dan tentara yang menjaga TPS adalah melawan terorisme dan intimidasi.

“Pasukan keamanan dan militer tidak diizinkan masuk TPS, tetapi di bawah perintah langsung dari hakim mereka bisa masuk untuk menangani setiap intimidasi atau permainan kotor,” tandasnya.

Abdel-Meguid tidak menampik keamanan di beberapa TPS berpotensi tidak kondusif. Karena itu pasukan keamanan dan tentara akan waspada tinggi di daerah pemilihan tertentu tempat bentrokan suku atau keluarga diprediksi terjadi.

Pakar politik dan keamanan menyalahkan pemerintah atas keterlambatan satu tahunpemilu tapi sependapat bahwa risiko pelaksanaaan pemilihan parlemen tahun lalu tinggi.

Abdel-Meguid berpendapat setahun yang lalu kelompok garis keras seperti Ansar BeitAl-Maqdis di Sinai Utara menjadi ancaman nyata bagi bangsa. Tahun lalu kelompok tersebut menyatakan kesetiaan kepada kelompok Islamic State (IS/Daesh).

“Tapi sekarang, setahun kemudian, tidak ada keraguan bahwa tentara telah mampumelemahkan kelompok ini dan membuat kekuatan mereka compang-camping,” ujarnya.

“Pemungutan suara di Sinai Utara dan 12 gubernuran yang lain akan diselenggarakan pada paruh kedua November dan sampai saat itu pasukan keamanan dan tentara akanmampu mengamankan sepenuhnya TPS di sana,” kata Abdel-Meguid.

Para pejabat keamanan dalam koordinasi dengan kementerian pendidikan mengumumkan pada Sabtu bahwa semua sekolah negeri, beberapa sekolah juga difungsikan sebagai TPS, akan diliburkan pada Minggu dan Senin seiring peningkatan keamanan.

Sementara itu Menteri Kehakiman Ahmed Al-Zend mengatakan para hakim yang bertugas mengawasi pemilu akan menerima perlindungan khusus.

“Hakim tidak hanya akan berada di bawah perlindungan langsung dari aparat keamanan, tetapi juga akan menikmati asuransi jiwa,” kata Al-Zend.

“Akan ada asuransi jiwa LE1 juta (Rp1,6 miliar) bagi setiap hakim untuk semua jenis kematian, termasuk tindakan teroris atau kekerasan politik.”

Khaled Okasha, Direktur National Centre for Security Studies, mengakui pelengseranrezim Ikhwanul Muslimin pada 2013 meninggalkan Mesir dalam cengkeraman sejumlah gelombang teroris yang berbeda.

Namun ia menambahkan ‘Mesir sebagian besar stabil’, dan kelompok-kelompok teroris seperti Ansar Beit Al-Maqdis (ABM) telah kehilangan sebagian besar kekuasaan mereka. Dia merujuk operasi militer 16 hari di Sinai Utara yang disebut Martyr’s Rightsangat sukses melumpuhkan ABM.

“AMB tidak berpengaruh di Delta Nil sekarang, dan basis kekuatan mereka di Sinai Utara akan dihapus segera,” kata Okasha.

Amr Hashem Rabie, analis politik untuk Al-Ahram, setuju ‘peningkatan nyata kondisi keamanan di Mesir dalam beberapa bulan terakhir telah memungkinkan pelaksanaanpemilihan parlemen dengan risiko minimal.

“Mesir telah sangat stabil dalam hal keamanan dan politik, dan ini baik untuk pemiluyang damai,” kata Rabie, meski ia juga khawatir semua upaya tersebut tidak cukup untuk menyatakan dengan percaya diri bahwa pemilu akan adil dan transparan.

“Jika ribuan personel keamanan dan tentara telah dikerahkan untuk mengamankan pemilu, mereka tidak boleh diizinkan dengan cara apapun untuk mengganggu proses pemungutan suara,” kata Rabie. (T/P022/P4)

Mi’raj Islamic News Ageny (MINA)