Penyelidik PBB Ungkap Bukti Penyiksaan Sistematis di Penjara Myanmar

Widi Kusnadi Editor : Rudi Hendrik - 41 detik yang lalu

41 detik yang lalu

0 Views

Naypyidaw, MINA – Penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap adanya bukti kuat praktik penyiksaan sistematis di fasilitas penahanan Myanmar, yang melibatkan tokoh militer berpangkat tinggi.

Dalam laporan terbarunya, Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar (IIMM) menyatakan para tahanan mengalami kekerasan fisik brutal, mulai dari pemukulan, sengatan listrik, pencekikan, hingga pencabutan kuku menggunakan tang. Dalam sejumlah kasus, penyiksaan bahkan berujung pada kematian.

Laporan setebal 16 halaman yang dirilis pada Selasa (12/8) itu juga memuat kesaksian mengenai penyiksaan terhadap anak-anak, yang seringkali ditahan secara sewenang-wenang. “Kami telah menemukan bukti penting, termasuk kesaksian saksi mata, yang menunjukkan adanya praktik penyiksaan secara sistematis,” kata Kepala IIMM, Nicholas Koumjian, dikutip Al Jazeera, Rabu (13/8).

Temuan ini disusun berdasarkan lebih dari 1.300 sumber, termasuk keterangan saksi, analisis forensik, foto, dan dokumen. IIMM mengidentifikasi sejumlah komandan militer berpangkat tinggi di antara para pelaku, namun tidak mengungkapkan nama mereka demi menjaga integritas penyelidikan.

Militer Myanmar membantah tuduhan tersebut dan menuding kelompok “teroris” sebagai penyebab kerusuhan. Hingga kini, pihak berwenang tidak memberikan tanggapan atas permintaan informasi dari PBB maupun media.

Selain pasukan pemerintah, laporan juga mencatat kelompok oposisi bersenjata melakukan eksekusi kilat terhadap lawan mereka. Kedua pihak menolak memberikan komentar.

Krisis Myanmar bermula dari kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil, memicu konflik bersenjata di seluruh negeri. PBB memperkirakan puluhan ribu orang telah dipenjara untuk membungkam oposisi. Pemimpin junta Min Aung Hlaing baru-baru ini mengakhiri status darurat dan mengangkat dirinya sebagai presiden, menjelang pemilu yang direncanakan.

Mandat IIMM mencakup penyelidikan pelanggaran sejak 2011, termasuk operasi militer 2017 terhadap etnis Rohingya yang memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke Bangladesh. Lembaga tersebut turut membantu proses hukum internasional, namun memperingatkan pemangkasan anggaran PBB dapat mengganggu kelanjutan tugasnya. []