Peran ‘Stakeholder’ dalam Pengembangan Industri Halal Malaysia (Oleh: Rana Setiawan)

(Sumber: Yadim.com.my)

Malaysia dikenal sebagai salah satu pelopor industri halal di dunia. Malaysia menempati peringkat pertama dalam hal indikator ekonomi Islam global (Global Islamic Economic Indicator) selama lima tahun terakhir.

Kesuksesan Malaysia sebagai pelopor industri halal dimulai sejak tahun 1974. Ketika itu, Pusat Penelitian untuk Divisi Urusan Islam di Kantor Perdana Menteri mulai mengeluarkan sertifikasi halal. Hal ini menjadi logo halal yang paling dicari untuk pengakuan global.

Langkah bersejarah ini menggerakkan serangkaian inisiatif yang didukung oleh seluruh stakeholder terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah maupun kelompok atau organisasi swasta. Hal ini juga memelopori pengembangan perbankan dan keuangan Islam untuk memperkuat status Malaysia sebagai pusat halal global.

Saat ini, Malaysia menjadi contoh negara yang mendukung pertumbuhan ekosistem halal global. Selain sistem sertifikasi halal dan perbankan Islam, juga mencakup standar dan peraturan, infrastruktur, logistik, dan pengembangan sumber daya manusia.

Sebagaimana catatan yang ditulis Kamarul dari H Media, dalam industri halal Malaysia, berikut diuraikan para pemangku kepentingan utama dalam rantai pasokan halal Malaysia, yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas halal, memfasilitasi pertumbuhan industri, dan memantau penerapan praktik halal oleh produsen.

1. Halal Industry Development Corporation (HDC) atau Perusahaan Pengembangan Industri Halal – Badan Pimpinan Industri Halal

HDC didirikan dengan tujuan khusus bertindak sebagai pusat terpadu di Malaysia untuk koordinasi Industri Halal.

Hingga saat ini, HDC adalah badan pemerintah yang berdedikasi untuk semua hal yang terkait dengan Industri Halal dan merupakan kekuatan pendorong utama dalam memastikan keberhasilan agenda Halal sejalan dengan kebijakan transformasi ekonomi jangka panjang Pemerintah Malaysia.

HDC mempelopori pengembangan inisiatif Halal strategis, yang diuraikan dalam Rencana Induk Industri Halal 2008-2020, untuk memastikan bahwa Industri Halal berkembang secara progresif dalam cara yang terintegrasi dan komprehensif.

Peran HDC adalah untuk:

  • Memfasilitasi pengembangan standar Halal tingkat tinggi, prosedur audit dan sertifikasi sebagai cara untuk melindungi integritas Halal;
  • Mengarahkan dan mengoordinasikan pengembangan Industri Halal Malaysia di antara berbagai pemangku kepentingan publik dan swasta;
  • Mengelola pengembangan kapasitas untuk produsen halal dan penyedia layanan terkait lainnya;
  • Mendukung investasi kepada Industri Halal Malaysia;
  • Memfasilitasi pertumbuhan dan partisipasi perusahaan Malaysia dalam pasar Halal global;
  • Mengembangkan, mempromosikan, dan memasarkan merek Halal Malaysia; dan
  •  Mempromosikan konsep barang dan layanan terkait halal.

HDC juga telah ditunjuk sebagai Badan Pimpinan Industri (Industry Lead Body-ILB) untuk Industri Halal dengan peran menjadi ujung tombak pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia, pengembangan Kerangka Kerja (Occupational Frameworks/OF) dan Standar Keterampilan Kerja Nasional (National Occupational Skill Standard/NOSS).

2. Departemen Pengembangan Islam Malaysia (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia – JAKIM)

JAKIM adalah lembaga di bawah Departemen Perdana Menteri yang mengelola Divisi Hub Halal, dan merupakan satu-satunya otoritas yang diberi mandat untuk mengeluarkan sertifikasi Halal Malaysia.

JAKIM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk dan tempat proses sertifikasi Halal Malaysia mematuhi prinsip-prinsip dan pedoman Islam yang ditetapkan dalam Sertifikasi Halal Malaysia.

Fungsi JAKIM mencakup penegakan pedoman sertifikasi Halal Malaysia dan Undang-Undang Uraian Perdagangan 2011 (Halal) bersama dengan pengakuan badan sertifikasi Halal lainnya di seluruh dunia. Sehubungan dengan ini, JAKIM telah membentuk inisiatif berikut untuk mendukung peran dan fungsi mereka:

  • Dewan Profesional Halal (Halal Professional Board – HPB)
  • Badan Otoritas Halal Internasional (International Halal Authority Board – IHAB)
  • Akademi Penelitian Internasional Halal (Halal International Research Academy – HIRA)
  • Akademi Halal Malaysia Institute (Malaysia Institute Halal Academy-MIHA)
  • Pusat Inovasi dan Teknologi Halal (Halal Innovation and Technology Centre-HITEC)

3. Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)/Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN)

Dengan diperkenalkannya Undang-Undang Deskripsi Perdagangan 2011, Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) adalah otoritas lain yang memiliki hak untuk mendukung dan mengeluarkan sertifikasi Halal Malaysia.

MAIN mengawasi pengawasan dan penegakan halal di tingkat negara bagian, termasuk semua kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi Muslim.

4. Departemen Standar Malaysia (Department of Standards Malaysia – JSM)

JSM memainkan peran penting dalam membantu pengembangan Industri Halal Malaysia dengan mengembangkan Standar Malaysia (Malaysia Standard – MS) untuk produk makanan dan non-makanan halal. Standar Malaysia juga mempromosikan pemimpin Industri Halal dalam kesadaran globalnya terhadap Standar Halal Malaysia.

5. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi, dan Konsumerisme (Ministry of Domestic Trade, Cooperative and Consumerism – MDTCC)

MDTCC bertanggung jawab atas pemantauan dan penegakan program yang memastikan pelestarian integritas halal dalam lingkup sertifikasi Halal Malaysia. MDTCC dan JAKIM telah membentuk komite khusus di antara mereka sebagai cara untuk mengatasi masalah terkait penggunaan domestik logo Malaysia Halal. Berlaku mulai Januari 2012, sesuai dengan UU Uraian Perdagangan 2011 yang direvisi, hanya logo Halal Malaysia yang diterima dan diakui untuk digunakan di negara tersebut.

MDTCC, dengan kerja sama JAKIM dan MAIN, secara konsisten melakukan inspeksi secara acak untuk memastikan keaslian standar dan logo Halal yang digunakan.

MDTCC juga mendorong masyarakat untuk mengajukan laporan sertifikasi dan logo Halal yang salah atau menyesatkan yang digunakan untuk tindakan segera. Di bawah Kontrol Peraturan Pemotongan Hewan 1975, semua produk daging dan ternak yang diimpor ke negara tersebut harus bersertifikat Halal dan bahwa produk tersebut harus berasal dari rumah pemotongan hewan yang telah diperiksa dan disetujui oleh Departemen Kedokteran Hewan (DVS) maupun JAKIM.

6. Departemen Kimia Malaysia (Department of Chemistry Malaysia – DOC)

Departemen Kimia Malaysia (DOC) adalah badan yang memimpin analisis dan penelusuran produk halal.
Departemen ini telah memainkan peran penting dalam menganalisis komposisi produk halal. Selain itu, DOC mendukung JAKIM dalam ilmu analitik yang menyangkut masalah keamanan pangan halal.

7. Departemen Layanan Hewan (Department of Veterinary Services – DVS)

Departemen Layanan Veteriner (DVS) adalah lembaga Pemerintah Federal di bawah Kementerian Pertanian.
Salah satu peran utamanya adalah untuk memastikan bahwa pabrik pengolahan untuk produk-produk berbasis hewan mematuhi prinsip-prinsip kesehatan hewan dan keamanan makanan, sebagaimana dinyatakan dalam Skema Merek Kesehatan Hewan.

DVS juga bertanggung jawab dalam menyediakan layanan kesehatan hewan yang mendukung pengembangan dan pertumbuhan semua subsektor industri hewan, terutama dalam produksi makanan. Hal ini untuk memastikan bahwa semua produk yang berasal dari hewan tidak hanya cocok untuk konsumsi manusia, mereka juga harus higienis, sehat, dan sehat.

Logo Tanda Kesehatan Hewan adalah tanda kualitas dan keamanan. Ini menandakan kepatuhan lengkap oleh pabrik terhadap standar minimum untuk kebersihan dan sanitasi, jaminan kualitas serta keamanan makanan, sebagaimana ditetapkan oleh DVS. Logo diverifikasi melalui proses inspeksi pabrik, pemeriksaan dan audit untuk keamanan pangan, sistem kualitas dan program praktik manufaktur yang baik.

8. Kementerian Pertanian (Kementerian Pertanian)

Kementerian Pertanian bertanggung jawab dalam mengatur industri peternakan / pertanian (dengan pengecualian komoditas seperti kelapa sawit). Lembaga tersebut bertugas untuk mengembangkan dan menyebarluaskan standar yang lebih tinggi dalam industri pertanian, sesuai dengan persyaratan kesehatan dan keselamatan konsumen.

Lembaga ini juga memproses insentif untuk perusahaan berbasis pertanian dan melakukan R&D untuk proses pengembangbiakan dan pakan ternak yang lebih baik.

9. SME Corporation Malaysia (SME Corp.)

SME Corp. menyediakan dana pendamping kepada UKM untuk pengembangan produk halal dan formulasi produk, akuisisi mesin dan peralatan untuk pengujian sampel, biaya renovasi untuk kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi, serta biaya terkait lainnya untuk kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi halal dan kegiatan promosi.

SME Corp juga mengoordinasikan pengembangan UKM di Malaysia dengan memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk UKM terkait halal.

10. Unit Pengarah Agenda Bumiputera (TERAJU)

TERAJU memimpin agenda Bumiputera sebagaimana diuraikan dalam “Roadmap Transformasi Ekonomi Bumiputera”, konsisten dengan Rencana Transformasi Nasional lainnya, termasuk Program Transformasi Ekonomi (ETP), Program Transformasi Pemerintah (GTP) dan Inisiatif Reformasi Strategis (SRI) yang melampaui kementerian dan sektor.

Ditugasi untuk mengoordinasikan implementasi inisiatif pengembangan ekonomi Bumiputera melalui kemitraan strategis dengan lembaga pemerintah, sektor swasta dan organisasi non-pemerintah (LSM). Badan ini juga mengidentifikasi, mengembangkan dan menjadi fasilitator untuk pelaksanaan inisiatif utama di bawah Kawasan Ekonomi Utama Nasional (National Key Economic Area-NKEA).

(AK/R01/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

** Berbagai Sumber. Kutipan dari Kerangka Kerja Industri Halal (Pabrikan Makanan Halal, Pemrosesan Daging Halal, Logistik Halal, dan Produksi Ternak Halal), yang diterbitkan oleh Departemen Pengembangan Keterampilan, Kementerian Sumber Daya Manusia, Malaysia bekerja sama dengan Perusahaan Pengembangan Industri Halal (HDC).