Paris, 15 Ramadhan 1434/23 Juli 2013 (MINA) – Menteri Dalam Negeri Perancis, Senin (22/7), membela larangan mengenakan cadar di depan publik setelah dua malam kerusuhan di dekat Paris terjadi karena masalah itu.
Kerusuhan dipicu ketika polisi memeriksa seorang wanita muslim bercadar di pinggiran kota imigran, Saudi Gazette melaporkan yang dikutip Kantor Berita Islam MINA (Mi’raj News Agency).
UU 2010 yang dibawa oleh mantan presiden konservatif Nicolas Sarkozy melarang pakaian burqa dan niqab yang menyembunyikan wajah, bukan jilbab yang lebih umum di kalangan wanita muslim Perancis.
Sebuah pos polisi di pinggiran barat daya dari Trappes, memprovokasi bentrokan yang menyebabkan pada Jumat malam lalu (19/7), kantor polisi dikepung oleh beberapa ratus orang, melemparkan beberapa batu. Bangunan lainnya dibakar dalam beberapa jam kekerasan jalanan yang menyebabkan penangkapan terhadap enam orang.
Baca Juga: Diplomat Rusia: Assad dan Keluarga Ada di Moskow
“Polisi melakukan pekerjaan mereka dengan sempurna,” kata Menteri Dalam Negeri Perancis, Manuel Valls pada radio RTL.
“Undang-undang larangan cadar adalah hukum demi kepentingan perempuan dan terhadap nilai-nilai yang tidak ada hubungannya dengan tradisi dan nilai-nilai kita. Ini harus ditegakkan di mana-mana,” katanya.
Kota berpenduduk sekitar 30.000 jiwa, yang telah melahirkan bintang sepak bola Muslim Nicolas Anelka, sebagian besar tenang pada Senin (22/7) karena truk derek telah membawa pergi mobil yang dibakar.
Polisi menangkap dua orang lagi dalam serangan Ahad malam (21/7), di mana mereka melempar petasan dari atap.
Baca Juga: Penulis Inggris Penentang Holocaust Kini Kritik Genosida Israel di Gaza
Hollande mengatakan bahwa kota pinggiran harus diperlakukan seperti bagian lain dari Perancis, tapi pemerintahannya dituduh menolak mengakui bahwa Perancis gagal mengintegrasikan kalangan muslim.
Perancis terhitung memiliki populasi muslim terbesar di Eropa, diperkirakan sekitar lima juta. Namun, menurut angka Kementerian Dalam Negeri Perancis, hanya antara 400 hingga 2.000 wanita yang mengenakan cadar dan hanya segelintir yang telah diperintahkan membayar denda untuk memakainya.
Kerusuhan itu menandai pertama kalinya larangan penggunaan cadar menyebabkan pecahnya kekerasan. Tapi itu bukan kerusuhan pertama di bawah pemerintahan Hollande, yang menghadapi kerusuhan dua hari di kota utara Amiens sesaat setelah menjadi presiden.
Para pengamat telah lama memperdebatkan penyebab wabah kekerasan. Beberapa menunjuk pada faktor ekonomi dan sosial seperti kenaikan pengangguran kaum muda. Sekitar satu dari empat pemuda sekarang adalah pengangguran, angka yang lebih tinggi terdapat banyak di kota pinggiran. (T/P09/P02).
Baca Juga: Polandia Komitmen Laksanakan Perintah Penangkapan Netanyahu
Mi’raj News Agency (MINA).
Baca Juga: Ratusan Ribu Warga Spanyol Protes Penanganan Banjir oleh Pemerintah