Perancis, Italia Kecam Rencana Israel Bangun Permukiman di Al-Quds

sajadi - Ahad, 23 Februari 2020 - 18:14 WIB

Ahad, 23 Februari 2020 - 18:14 WIB

8 Views

Paris, MINA – Perancis mengecam rencana Israel membangun ribuan unit perumahan di permukiman ilegal Har Homa dan Givat Hamatos di Yerusalem Timur (Al-Quds) yang diduduki.

“Perluasan kedua permukiman ini secara langsung merusak kelangsungan negara Palestina di masa depan, Uni Eropa telah menegaskan kembali sikap ini pada beberapa kesempatan,” kata sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri Perancis, seperti dikutip dari Wafa News Agency, Ahad (23/2).

Pernyataan itu menambahkan, rencana Israel tersebut merupakan tindakan yang ilegal di bawah hukum internasional dan menantang solusi dua negara.

Perancis mendesak Israel untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini dan menahan diri dari tindakan sepihak.

Perancis menegaskan solusi dua negara, dengan kedua negara hidup dalam damai dan keamanan di dalam perbatasan yang aman dan diakui dan dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara, adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi di kawasan itu.

Perancis sap untuk mendukung segala upaya ke arah ini berdasarkan parameter internasional yang disepakati dan muncul melalui negosiasi antara para pihak

Sejalan dengan Perancis, Italia menyatakan keprihatinan mendalam atas rencana perluasan permukiman tersebut dan menegaskan, solusi dua negara, dengan Yerusalem sebagai ibukota kedua belah pihak, dapat memastikan perdamaian yang adil dan abadi berdasarkan standar internasional dan resolusi PBB terkait.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis (20/2) mengumumkan pembangunan 2.200 unit pemukiman baru di dekat Yerusalem Timur.

“Hari ini saya punya berita besar, karena kami ingin menambah 2.200 unit rumah baru ke lingkungan Har Homa (sebuah pemukiman yang dibangun di Jabal Abu Ghneim) yang terletak di belakang saya, (Yerusalem)” kata Netanyahu dalam sebuah video seperti dikutip alquds.co.uk.

Pengumuman itu ia umumkan kurang dari dua minggu sebelum pemilihan umum memilih anggota legislatif. (T/RE1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)