Paris, MINA – Perancis menyerukan misi pengamat yang dipimpin PBB mengevaluasi perlakuan terhadap penduduk Muslim Uighur di Cina dan menuduh Pemerintah Beijing melakukan “praktik yang tidak dapat dipertahankan.”
Proposal oleh Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian muncul pada Selasa (28/7) ketika ketegangan meningkat antara Perancis dan Cina, setelah Pemerintah Paris mengintensifkan ekspresinya dari perhatian publik terhadap perlakuan Pemerintah Beijing kepada warga Uighur di wilayah Xinjiang barat.
“Karena mereka mengatakan pernyataan saya tidak berdasar, kami mengusulkan misi internasional pengamat independen, di bawah naungan Komisioner HAM (PBB) Michelle Bachelet, untuk mengunjungi dan memberikan kesaksian,” kata Le Drian kepada anggota parlemen di parlemen, demikian The New Arab melaporkan.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para ahli mengatakan, lebih dari satu juta etnis Uighur dan minoritas berbahasa Turki lainnya telah ditangkap di kamp-kamp interniran.
Baca Juga: Pusat Budaya dan Komunitas Indonesia Diresmikan di Turki
Berbicara di parlemen pekan lalu, Le Drian menunjuk ke “kamp penjara untuk Uighur, penahanan massal, penghilangan paksa, kerja paksa, sterilisasi paksa, penghancuran warisan Uighur.”
Kementerian Luar Negeri Cina menolak komentar itu dan menyebutnya sebagai “kebohongan.” Kementerian mengatakan bahwa masalah Xinjiang bukan tentang hak asasi manusia, agama atau etnis, tetapi tentang “melawan terorisme dan separatisme yang kejam.”
Namun, Le Drian meningkatkan retorikanya pada hari Selasa, mengatakan bahwa di Xinjiang “ada praktik yang tidak dapat dipertahankan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip universal yang diabadikan dalam konvensi-konvensi hak asasi manusia internasional utama.” (T/RI-1/RS2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: DPR AS Keluarkan RUU yang Mengancam Organisasi Pro-Palestina
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur