New York, 28 Muharram 1437/10 November 2015 (MINA) – Perancis mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menghentikan wabah kekerasan di Burundi, negara miskin di Afrika Timur.
Namun Menteri Luar Negeri Burundi Alain Aime Nyamitwe menolak langkah itu dan mengumumkan bahwa “negara dalam keadaan tenang”.
“Meningkatnya kekerasan di Burundi telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan, mungkin titik kritis,” kata Wakil Duta Besar Perancis Alexis Lamek kepada wartawan, Senin (9/11).
“Kita harus menghadapi kenyataan. Jika kita membiarkan ketegangan meningkat tanpa melakukan apa-apa, seluruh negeri bisa meledak,” Lamek memperingatkan, Al Jazeera melaporkan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Baca Juga: Pusat Budaya dan Komunitas Indonesia Diresmikan di Turki
Burundi telah diguncang kekerasan sejak Presiden Pierre Nkurunziza mengeluarkan aturan kontroversial untuk memperpanjang masa jabatannya ketiga kalinya pada bulan April, di mana lebih 210.000 orang melarikan diri dari negara itu.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Raad Al-Hussein mengatakan kepada DK PBB, setidaknya 240 orang telah tewas sejak itu, dengan mayat dibuang di jalan-jalan, hampir setiap malam.
Perang saudara Burundi 1993-2006 telah menewaskan 300.000 orang ketika pemberontak dari mayoritas etnis Hutu bentrok dengan tentara yang didominasi oleh minoritas etnis Tutsi.
Pada Senin, dua orang tewas dan seorang polisi terluka dalam pertempuran senjata di Bujumbura, hanya beberapa hari setelah seorang karyawan PBB, termasuk di antara sembilan orang, tewas di sebuah bar oleh orang-orang bersenjata berseragam polisi.
Baca Juga: DPR AS Keluarkan RUU yang Mengancam Organisasi Pro-Palestina
DK PBB kemungkinan akan memilih rancangan resolusi dalam beberapa hari mendatang. (T/P001/P2)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan