Perang Turki VS Kurdi Picu Ketegangan Turki VS AS

 

    Oleh Rudi Hendrik, jurnalis MINA

 

Jatuhnya kota Raqqa sebagai ibu kota de facto militan Islamic State (ISIS) pada akhir tahun 2017, membuat ISIS dinyatakan kalah di Suriah, menyusul kekalahan kelompok itu di Irak setelah jatuhnya kota Mosul. Keberadaan ISIS tinggal kelompok-kelompok kecil di beberapa daerah di Suriah.

Pasukan yang memiliki nama sebagai penakluk ISIS adalah Pasukan Demokratik Suriah (SDF), sebuah aliansi kelompok pejuang etnis Arab dan Kurdi. SDF pimpinan Kurdi ini mendapat dukungan besar dari Koalisi Internasional pimpinan Amerika Serikat (AS) dalam memerangi ISIS.

Pada hari Sabtu, 20 Januari 2018, Pemerintah Turki secara resmi mengumumkan operasi militer yang bernama Operation Olive Branch (Operasi Ranting Zaitun). Operasi itu bertujuan membersihkan kota Afrin di Suriah utara dari milisi Kurdi yang menguasainya.

Operasi militer di dekat perbatasan Suriah-Turki itu menuai pro dan kontra. Sejumlah kecaman keras segera dilontarkan oleh sejumlah pihak kepada Pemerintah Turki.

 

“Teroris”, Keamanan Perbatasan dan Zona Aman

Di Turki, Pemerintah Ankara telah mengecap “teroris” kelompok bersenjata Kurdi yang bernama Partai Buruh Kurdi (PKK). Selain ISIS, militan PKK pun telah berulang kali memberi serangan teror ke sejumlah tempat di berbagai kota Turki.

Di Suriah, organisasi utama Kurdi bernama Partai Persatuan Demokrasi (PYD). Pemerintah menganggap bahwa PYD adalah organisasi PKK yang ada di Suriah, tapi tudingan itu dibantah oleh PYD.

PYD memiliki sayap militer bernama Unit Perlindungan Rakyat (YPG) yang kini sedang diperangi oleh pasukan Turki di Afrin.

Pada hari Ahad, 21 Januari 2018, tentara dan tank-tank Turki telah memasuki wilayah Suriah.

Dengan dalih melakukan operasi kontraterorisme dan mengamankan perbatasan negara, militer Turki melakukan serangan darat dan udara dengan gencar.

Berdasarkan laporan pihak milisi Kurdi dan kelompok medis lokal, selain milisi Kurdi yang menjadi korban, warga sipil pun turut menjadi korban.

Pada bagiannya, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu membantah adanya korban sipil yang ditimbulkan oleh operasi militer negara mereka.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menunjukkan salah satu tujuan operasi anti-YPG itu adalah menciptakan zona aman. Sebab, lebih dari tiga juta orang Suriah yang menyelamatkan diri ke Turki dari perang butuh wilayah aman di perbatasan sebagai tempat kembali.

“Kita akan memusnahkan teroris, maka kita akan membuat kawasan ini dapat ditinggali. Untuk siapa? Untuk 3,5 juta tamu Suriah di tanah kami,” kata Erdogan.

Reaksi Keras untuk Turki

Menyikapi operasi Turki di Afrin yang menggandeng sekitar 25.000 pasukan oposisi Tentara Pembebasan Suriah (FSA), Presiden Bashar Al-Assad memprotes agresi tersebut.

Penguasa Suriah itu menuding agresi Turki bertujuan mendukung kelompok teroris. Turki adalah salah negara pendukung oposisi Suriah.

“Agresi Turki di kota Afrin, Suriah, tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang ditempuh rezim Turki sejak pecahnya krisis Suriah dan dibangun untuk mendukung terorisme serta berbagai kelompok teroris,” ujar Assad sehari setelah operasi itu diluncurkan.

Amerika Serikat meminta sekutu NATO-nya mendesak Turki untuk menahan diri dalam operasinya di kota Afrin. Sebab, operasi tersebut berisiko meningkatkan ketegangan antara AS dan Turki.

Sebagai pendukung dan pemasok senjata bagi milisi Kurdi di Suriah, AS berdalih bahwa pasukan Kurdi adalah unsur utama dalam memberantas ISIS di Suriah.

Salah satu negara yang vokal menyeru Turki menghentikan operasinya terhadap Kurdi adalah Perancis. Bahkan karena permintaan Perancis, Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan khusus membahas operasi itu.

Menteri Pertahanan Perancis Florence Parly telah mendesak Turki. Menurut Parly, milisi Kurdi tersebut adalah sekutu kunci dalam melawan terorisme di Suriah.

“Pertempuran ini … harus dihentikan,” kata Parly kepada televisi France 3, Ahad, 21 Januari.

Di sisi lain, salah satu negara yang mendukung Turki adalah Qatar.

Lulwah Rashid Al Khater, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar pada hari Senin, 22 Januari, mengatakan, operasi “kontraterorisme” Turki di wilayah Afrin didorong oleh masalah keamanan yang sah.

Khater juga mengatakan, Qatar sepenuhnya yakin bahwa Turki bertujuan menjaga keamanan warga sipil dan kesatuan wilayah Suriah.

 

Pasukan AS dan Turki Bisa Bentrok

Pada hari Rabu, 24 Januari, Presiden Erdogan mengancam akan memperpanjang serangan militernya dari Afrin ke Manbij dengan dalih untuk “membersihkan wilayah kita dari masalah ini sepenuhnya.”
Ancaman itu segera ditanggapi oleh Dewan Militer Manbij, sebuah unit milisi YPG Kurdi Suriah. Mereka menyatakan bahwa pasukan Kurdi siap menghadapi serangan militer Turki di Afrin, Suriah utara.

Sharfan Darwish dari Dewan Militer Manbij mengatakan bahwa pasukan Kurdi telah ditempatkan ke garis depan di Manbij, sekitar 100km timur Afrin.

Pernyataan Erdogan tersebut membuat Presiden AS di hari yang sama segera menelepon rekan Turkinya itu.

Trump mengungkapkan keprihatinannya tentang “retorika destruktif dan palsu” Turki atas situasi tersebut.

“Dia (Trump) mendesak Turki untuk berhati-hati dan menghindari tindakan yang mungkin menimbulkan risiko konflik antara pasukan Turki dan Amerika,” kata pernyataan Gedung Putih.

Kekhawatiran Washington dikarenakan di Manbij terdapat pasukan militer AS yang ditempatkan sebagai sekutu SDF pimpinan Kurdi dalam memerangi ISIS.

Jika pasukan Turki sampai menyerang ke Manbij, ada kemungkinan besar juga akan berhadapan dengan pasukan AS.

Koalisi militer AS yang beroperasi di Manbij mengatakan, tentara AS di sana memiliki hak untuk mempertahankan diri dari serangan apapun dan tidak akan ragu untuk melakukannya.

Keterlibatan militer dalam operasi di Afrin kian memperdalam keterlibatan Turki dalam perang saudara di Suriah yang akan memasuki tahun ke delapan.

Operasi terhadap Kurdi akan kian memperburuk stabilitas perbatasan kedua negara. Kurdi pun akan berupaya melakukan serangan lintas perbatasan yang menargetkan kota-kota Turki di dekat perbatasan. (A/RI-1/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)