Gaza City, 17 Safar 1435/20 Desember 2013 (MINA) – Perdana Mentera Ismail Haniyah dari Hamas yang mengelola pemerintahan di Jalur Gaza, mengundang Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas pada Kamis untuk pertemuan yang membahas pembentukan pemerintah persatuan.
Dalam sebuah pidato yang disampaikan dalam Konferensi Ilmiah al-Quds di Gaza City, Haniyah mengatakan perlu untuk membahas agenda politik pemerintah persatuan yang diharapkan, sejalan dengan kesepakatan rekonsiliasi yang dicapai di Kairo pada 2012.
Haniyah menegaskan, agenda pemerintah persatuan harus melindungi perlawanan Palestina dan prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan, dan menerapkan ide-ide yang akan membantu Gaza dan Tepi Barat.
Ketidaksepakatan antara Palestina mendorong pendudukan Israel terus berlanjut. Haniyah mengatakan, persaingan bangsa Palestina harus berakhir dan digantikan oleh persatuan dan rekonsiliasi nasional.
Baca Juga: PBB Adopsi Resolusi Dukung UNRWA dan Gencatan Senjata di Gaza
“Satu-satunya pertempuran orang-orang kami adalah berjuang melawan penjajahan, bukan melawan Mesir atau Ramallah atau orang lain,” kata Haniyah.
Haniyah menambahkan, konsensus pada agenda politik bersama diperlukan untuk mengatur pekerjaan semua kekuatan nasionalis dan Islam Palestina.
Juru bicara Hamas Isra Mudallal mengatakan kepada Ma’an yang dikutip Mi’raj News Agency (MINA), Abbas belum menyepakati atau menolak untuk membentuk pemerintah persatuan dengan Hamas.
“Haniyah telah menyerukan kesepakatan, jawaban ada pada Otoritas Palestina,” ujar Mudallal.
Baca Juga: Menhan Israel: Ada Peluang Kesepakatan Baru Tahanan Israel
Kedua pihak utama Palestina, Fatah dan Hamas mengalami ketegangan dingin sejak 2006, ketika Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina. Namun akhr-akhir ini terus bergulir kesepakatan rekonsiliasi kedua belah pihak yang mendapat dukungan dari dunia Islam, untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. (T/P09/R1).
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Al-Qassam Hancurkan Pengangkut Pasukan Israel di Jabalia