Baghdad, MINA – Perdana Menteri Irak, Adel Abdul Mahdi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke parlemen pada Sabtu (30/11) setelah kekerasan berdarah yang mengakibatkan kematian hampir 70 demonstran di Bagdad.
“Pengunduran diri secara resmi diumumkan setelah sidang kabinet darurat, para menteri menyetujui dokumen dan pengunduran diri pada Ahad (1/12),” The New Arab melaporkan yang dikutip MINA.
Menurut Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Irak, setidaknya 400 warga Irak telah tewas dan 15.000 terluka sejak protes dimulai pada 1 Oktober lalu yang dipicu oleh krisis ekonomi, terutama ditujukan pada para pemimpin politik Irak sendiri.
Para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan untuk memprotes kenaikan harga-harga dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu tingginya pengangguran juga menjadi pemicu utama masyarakat melakukan demo.
Baca Juga: HRW: Pengungsi Afghanistan di Abu Dhabi Kondisinya Memprihatinkan
Jumlah korban jiwa selama sepekan pertama di bulan November bertambah menjadi 157 orang. Demikian menurut hasil penyelidikan resmi yang dilakukan Misi Bantuan PBB untuk Irak atau United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), yang diumumkan menjelang aksi-aksi demo yang rencananya akan kembali digelar pada pekan mendatang.
Sejumlah komandan pasukan keamanan telah dipecat menyusul terjadinya kekerasan, termasuk dari militer, polisi, antiteror, antihuru-hara, antikejahatan, intelijen dan unit-unit keamanan nasional.
Dalam laporannya, misi PBB tersebut menyatakan bahwa “pelanggaran HAM serius dan penyalahgunaan telah dilakukan” dan kekerasan yang berlebihan telah digunakan terhadap para demonstran. (T/Gun/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Gunung Berapi Kanlaon di Filipina Meletus, 45.000 Warga Mengungsi