PERDANA MENTERI PAKISTAN UPAYA REDAKAN KETEGANGAN DENGAN INDIA

Islamabad, 3 Syawal 1434/9 Agustus 2013 (MINA) – Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif pada Kamis (8/8), mencoba meredakan ketegangan dengan India dengan mendesak kedua belah pihak bekerja dengan cepat untuk menopang gencatan senjata selama 10 tahun yang terancam oleh serangan baru-baru ini.

Sharif membuat pernyataan tak lama setelah pemerintah India untuk pertama kalinya langsung menuduh tentara Pakistan terlibat dalam serangan yang menewaskan lima tentara India di Kashmir pada Senin (6/8).

Menteri Pertahanan India A.K. Antony mengatakan, pasukan khusus Pakistan telah terlibat dalam serangan itu dan mengisyaratkan aksi militer yang lebih kuat.

Namun Sharif, yang terpilih pada bulan Mei dan mendukung pendekatan dengan India, mengatakan dia berharap bisa bertemu rekannya dari India di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang.

Dalam pernyataan yang dibuat di Kementerian Luar Negeri Pakistan dan dirilis oleh kantornya, Sharif menyatakan kesedihan atas hilangnya nyawa dan mengatakan penting bagi India dan Pakistan untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk menjamin dan mengembalikan gencatan senjata.

Dia mengatakan, jaringan militer yang ada bisa lebih optimal untuk mencegah situasi lebih memburuk.

Di tengah kehebohan India atas penanganan New Delhi terhadap serangan, Sharif mengatakan para pemimpin di kedua belah pihak harus terlibat konstruktif dengan maksud membangun kepercayaan dan keyakinan.

Sepekan sebelumnya, Sharif mengatakan bahwa New Delhi dan Islamabad harus duduk untuk melakukan pembicaraan serius mengenai isu-isu tersisa demi kepentingan bangsanya masing-masing.

“Kami (Pakistan dan India) telah menumpuk senjata selama 60 tahun terakhir,” kata Sharif.

“Daripada menghabiskan begitu banyak di lengan, kita harus fokus pada investasi dalam infrastruktur sosial untuk kepentingan rakyat kita,” tambahnya.

Mengutip contoh dari AS dan Rusia, Sharif mengatakan India dan Pakistan harus mengikuti mereka dengan mengadopsi kebijakan serupa untuk membatasi anggaran pertahanan mereka. (T/P09/P02).

Mi’raj News Agency (MINA)