Perempuan Didorong Jadi Agen Perdamaian Dunia
Denpasar, MINA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menilai peranan perempuan perlu menjadi perhatian bersama. Perempuan dan anak-anak rentan menjadi sasaran dan target kekerasan. Namun, bukan berarti perempuan tidak bisa menjadi agen perdamaian dan resolusi konflik.
Demikian dikatakan Nurhayati di sela-sela pertemuan ke-4 Parlemen MIKTA pada sesi ke-2 dengan tema peranan perempuan dalam perdamaian dunia yang diselenggarakan di Istana Tampak Siring, Bali, Ahad (16/9).
“Perempuan tidak hanya sekedar victims dari suatu konflik tetapi juga bisa menjadi agen perdamaian melalui pemberdayaan ekonomi dan pendidikan,” ujar Nurhayati.
Dikutip dari rilis DPR, ia mengatakan, perempuan mempunyai peranan krusial sebab mampu membawa berbagai perubahan nyata, melalui peran aktif perempuan dalam dialog dan proses pengambilan keputuan di berbagai tatanan. Mulai dari keluarga hingga komunitas. Apalagi, populasi perempuan di dunia hampir separuh dari penduduk dunia.
Nurhayati menambahkan, ada korelasi yang kuat antar perananan perempuan dan perang maupun konflik. Di satu sisi, perempuan bisa menjadi pelaku atau berpengaruh dalam membentuk perilaku pola pikir suami.
Karena itu, dirinya mendorong negara MIKTA untuk terus meningkatkan partisipasi perempuan dan kesetaraan gender melalui kebijakan yang responsif terhadap isu gender, sebagaimana merujuk pada goals SDGs Leaving No One Behind.
Indonesia sendiri, lanjutnya, terus berupaya melindungi terus berupaya melindungi dan memajukan hak-hak dan akses perempuan yang setara dan mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
Terbukti, Indonesia terbesar di Asia bahkan ke 12 di dunia dalam menjalankan operasi perdamaian dunia. Hal ini sejalan dengan komitmen MIKTA untuk meningkatkan kesetaraan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan dan pembangunan perdamaian.
Untuk diketahui, MIKTA adalah forum kemitraan antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia. MIKTA dibentuk pada tahun 2013 dengan tujuan untuk mendukung pemerintah global yang efektif. (R/R05/RS1)
Mi’raj News Agency (MINA)
