Perguruan Tinggi Siap Hadapi Revolusi Industri 4.0

Menristekdikti, Mohamad Nasir. (Foto: Humas)

Surakarta, MINA – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, sistem dan program pendidikan tinggi perlu disesuaikan agar relevan dengan Revolusi Industri 4.0.

“Perlu dilakukan rekonstruksi kurikulum yang dapat memberikan mahasiswa kompetensi yang lebih luas dan baru seperti ilmu coding, big data, artificial intelligence, dan lainnya. Selain itu menggunakan format baru dalam proses pembelajaran mulai dari face to face, blended learning, maupun full online learning,” ujar Menteri Nasir dalam forum diskusi dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (24/2).

Menteri Nasir menjelaskan, Kemenristekdikti telah menyiapkan langkah dan kebijakan bidang riset, inovasi dan pendidikan tinggi untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Dunia kerja di era ekonomi digital membutuhkan kombinasi berbagai kompetensi yang berbeda dengan yang selama ini diberikan oleh sistem pendidikan tinggi, oleh karena itu perguruan tinggi harus membekali mahasiswa dengan kompetensi yang dibutuhkan tersebut agar mampu bersaing di era ekonomi digital.

“Tantangan ekonomi digital sudah di depan mata, berdasarkan kajian world bank tahun 2017, diperkirakan 75-375 juta tenaga kerja global akan beralih profesi dimana 65% jenis pekerjaan masa depan belum ditemukan. Akan muncul jenis pekerjaan baru akibat revolusi industri 4.0. Artinya perguruan tinggi harus mampu mengantisipasi peralihan jenis pekerjaan di era ekonomi digital ini dengan menyiapkan kompetensi dosen dan kurikulum yang tepat,” ujar Menristekdikti

Pada kesempatan ini Menristekdikti meminta perguruan tinggi untuk mulai mempersiapkan pembelajaran daring (Online/Distance Learning) dengan merujuk pada Peraturan Menteri tentang Standar Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PJJ). PJJ ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan tinggi secara fleksibel lintas ruang dan waktu, dengan menggunakan teknologi informasi. PJJ dapat dilaksanakan pada tingkat mata kuliah, program studi, dan perguruan tinggi (cyber university).

Indonesia saat ini mempunyai Universitas Terbuka (UT), yang dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat berperan sebagai Cyber University of Indonesia. Perguruan tinggi selain UT juga didorong untuk mengembangkan PJJ. Pelaksanaan PJJ tetap harus memperhatikan kualitas, memenuhi standar PJJ yang meliputi aspek sistem, proses pembelajaran, pendidik dan dosen, serta infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan.

Menteri Nasir juga mengatakan, saat ini tidak ada dikotomi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri dalam masalah kualitas, publik yang akan menilai hal tersebut. Dalam hal publikasi ilmiah internasional, Menristekdikti mengapresiasi kinerja perguruan tinggi swasta. Beberapa PTS masuk 100 besar dalam jumlah publikasi ilmiah internasional, contohnya Universitas Binus di urutan 13, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di urutan 65, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta di urutan 66.

Forum diskusi ini diikuti pimpinan perguruan tinggi dan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Hamka Jakarta, dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur melalui ‘video conference’. Turut hadir dalam acara ini Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad, Koordinator Kopertis Wilayah VI Sugiharto, Rektor UMS Sofyan Anif, Rektor Uhamka Suyatno, Direktur Kemahasiswaan Didin Wahidin dan tamu undangan lainnya. (R/R09/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)