Peringatan 100 Tahun Runtuhnya Turki Utsmani, Upaya Zionis Kuasai Dunia Islam

Ali Farkhan Tsani pada acara launching buku “Menjemput Kejayaan Masa Depan Pembebasan Masjid Al Aqsa ke Pangkuan Muslimim, Kumpulan Para Mujahid Pena,” di Masjid Al-Karomah Ciparay, Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 24 Juni 2023. (Dok Lajnah Syubban Bandung)

Oleh: Ali Farkhan Tsani, Redaktur Senior MINA (Mi’raj News Agency)

Tanggal 3 Maret 2024, menandai peringatan 100 tahun runtuhnya Dinasti Ottoman (Turki Utsmani), 3 Maret 1924.

Musthafa Kemal Pasha, pada tanggal 3 Maret 1924 melalui sidang Dewan Perwakilan Nasional, memecat Sultan, membubarkan sentral kepemimpinan umat Islam, dan menghapus sistem pemerintahan Islam yang telah berjalan ribuan tahun tersebut dari Kesultanan Turki Utsmani diganti dengan Negara Turki Sekuler.

Kemal Pasha yang menurut peneliti, aktif sebagai Yahudi Dunamah (Tesalonika), pertama kali mengubah Turki Utsmani menjadi sebuah negara sekuler. Majelis Agung Turki waktu itu memberikan gelar di belakang namanya dengan “Attaturk”, yang berarti “Bapak Bangsa Turki”, pada 24 November 1934.

Muhammad Harb dalam buku “Catatan Harian Sultan Abdul Hamid II”, menyebutkan berbagai langkah dan strategi dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi untuk menembus dinding Kesultanan Turki Utsmani, agar mereka dapat memasuki kawasan Palestina, tempat Masjidil Aqsa berdiri.

Langkah-langkah itu antara lain :

Pertama, pada tahun 1892, sekelompok Yahudi Rusia mengajukan permohonan kepada Sultan Abdul Hamid II, untuk mendapatkan izin tinggal di Palestina. Permohonan itu dijawab Sultan dengan ucapan ”Kesultanan Utsmaniyyah memberitahukan kepada segenap kaum Yahudi yang ingin hijrah ke Turki, bahwa mereka tidak akan diizinkan menetap di Palestina”.

Kedua, Theodor Herzl, Bapak Zionis Internasional dan penggagas berdirinya Negara Yahudi, pada tahun 1896 memberanikan diri menemui langsung Sultan Abdul Hamid II sambil meminta izin mendirikan bangunan di kawasan Al-Quds.

Permohonan itu pun dijawab sultan, ”Sesungguhnya Daulah Utsmaniyah ini adalah milik rakyatnya. Mereka tidak akan menyetujui permintaan itu. Sebab itu simpanlah kekayaan kalian itu dalam kantong kalian sendiri”.

Ketiga, Theodor Herzl kemudian mengadakan Konferensi Zionis I di Basel, Swiss, pada tanggal 29-31 Agustus 1897 untuk merumuskan strategi baru menghancurkan Khilafah Utsmaniyyah.

Menghadapi gencarnya aktivitas Zionis Yahudi, Sultan Abdul Hamid II pada 1900 mengeluarkan keputusan pelarangan atas rombongan peziarah Yahudi ke Palestina untuk tinggal di sana lebih dari tiga bulan, dan paspor Yahudi harus diserahkan kepada petugas Turki Utsmani. Berikutnya, tahun 1901 Sultan mengeluarkan keputusan mengharamkan penjualan tanah kepada Yahudi di Palestina.

Keempat, pada tahun 1902, Theodore Herzl kembali menghadap Sultan Abdul Hamid II. Kedatangannya kali ini untuk menyuap sang pemimpin Utsmani tersebut. Di antara sogokan yang disodorkan Hertzl adalah: uang sebesar 150 juta poundsterling khusus untuk pribadi Sultan, melunasi semua hutang pemerintah Utsmaniyyah yang mencapai 33 juta poundsterling, membangun kapal induk untuk pemerintah dengan biaya 120 juta frank, memberi pinjaman 5 juta poundsterling tanpa bunga, serta membangunkan Universitas Utsmaniyyah di Palestina.

Namun, kesemuanya ditolak Sultan. Sultan tetap teguh dengan pendiriannya untuk melindungi tanah Palestina dari kaum Yahudi. Bahkan Sultan tidak mau menemui Hertzl, dan hanya diwakilkan kepada salah satu menterinya Tahsin Basya.

Abdul Hamid II hanya menitipkan pesan, ”Katakan kepada Hertzl agar jangan meneruskan rencananya. Aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini (Palestina), karena ia bukan milikku. Tanah itu adalah hak umat Islam (fahiya laysat milku yamiinii, bal milkul ummatul islamiyyah). Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini dan mereka telah menyiraminya dengan darah mereka.”

Sultan juga mengatakan, ”Yahudi silakan menyimpan harta mereka. Jika suatu saat kekhilafahan Turki Utsmani runtuh, kemungkinan besar mereka akan bisa mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Akan tetapi, sementara aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat Tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari Khilafah Islamiyah. Perpisahan adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Aku tidak akan memulai pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup.”

Kelima, inilah strategi akhir Zionis, yaitu mereka memasukkan gerakan Zionismenya dengan melancarkan gerakan untuk menumbangkan Sultan. Dengan menggunakan jargon-jargon kebebasan, kemerdekaan, dan menyebut Abdul Hamid II sebagai absolut.

Tidak bisa berhadapan satu lawan satu, maka dicarilah celah dari dalam Turki sendiri. Salah satunya, menurut sejawaran adalah memasukkan nama Musthafa Kemal yang merupakan keturunan dari etnis Yahudi Dunama. Ini dinayatakan oleh Harold Courtenay Armstrong, seorang agen intelijen Inggris, yang menyatakan bahwa Musthafa berasal dari etnis Yahudi Dunama.

Dalam artikel berjudul “Mengenal Firqah-firqah Yahudi” dalam situs Swaramuslim disebutkan bahwa Freemasonry, organisasi Zionis Internasional, ikut andil meruntuhkan daulah Turki Ustmani. Gerakan ini antara lain menjalin hubungan yang sangat kuat dengan organisasi Turki Ittihat ve Terrakki (al-Ittihad wa at-Taraqqi atau persatuan dan kemajuan) yang berkembang sangat pesat di Salonika, Yunani, bagian dari Turki, tempat kelahiran Musthafa Kemal.

Di sinilah Musthafa bersama anggota-anggota komite persatuan dan kemajuan, yang dikenal sebagai kelompok Turki Muda (young Turks), yang diketahui sangat dekat dengan militer, menjalankan roda organisasi. Rata-rata anggota kelompok ini adalah orang-orang Yahudi dari Cryto Jews Salonika. Mereka mendapatkan dukungan finansial dari orang-orang Dunama, yaitu sekelompok Yahudi yang masuk Islam, namun secara diam-diam tetap mempertahankan keyahudian mereka.

Secara bertahap, tahun 1908, Turki Muda yang berpusat di Salonika, pusat komunitas Yahudi Dunamah, melakukan pemberontakan. Gerakan pemberontakan itu didukung Inggris dan Prancis. Hingga kemudian tanggal 18 Juni 1913, pemuda-pemuda Arab mengadakan kongres di Paris dan mengumumkan Gerakan Nasionalisme Arab.

Perang Dunia I tahun 1914 dimanfaatkan oleh Inggris untuk menyerang Istanbul, dan menduduki Gallipoli. Dari sinilah, kampanye Dardanelles yang terkenal itu mulai dilancarkan. Pendudukan Inggris di kawasan ini juga dimanfaatkan untuk mendongkrak popularitas Mustafa Kemal Pasha, yang sengaja dimunculkan sebagai pahlawan dalam Perang Ana Forta, tahun 1915.

Sejarah kemudian mencatat, Kemal Pasha, akhirnya menjalankan agenda Inggris, melakukan revolusi untuk menghancurkan Turki Utsmani. Hal itu diawali dengan perjanjian yang melahirkan “Persyaratan Curzon” pada 21 November 1923. Isinya, Turki harus menghapuskan khilafah Islamiyah, mengusir khalifah, dan menyita semua harta kekayaannya.

Persyaratan tersebut diterima oleh Mustafa Kemal atas nama gerakan pemuda turki dan dilakukan perjanjian yang ditandatangani pada 24 Juli 1923.

Delapan bulan setelah itu, tepatnya 3 Maret 1924, Musthafa Kemal Pasha yang meniti karier melalui jalur militer dan organisasi, melalui Dewan Perwakilan Nasional mengumumkan pemecatan khalifah, pembubaran sistem khilafah, mengusir khalifah ke luar negeri, dan menjauhkan Islam dari negara.

Tanggal 23 Maret 1924, atau 92 tahun lalu, itu detik-detik terakhir keruntuhan sentral kepemimpinan Turki Usmaniyyah.

Politik Pecah Belah

Sejak 1924 itulah, kaum Muslimin di dunia hidup tanpa naungan sentral kepemimpinan, hingga terpecah belah menjadi sekitar 60-an negara nasionalis, walau sebagian dengan sebutan negara Islam, tapi tidak ada ikatan satu sama lain dengan kesatuan Islam.

Adanya adalah ikatan nasionalisme, kebangsaan, masing-masing, sehingga kaum Muslimin di suatu negara begitu mudah umat Islam dihinakan, wilayahnya diduduki penjajah, darahnya ditumpahkan, kehormatannya dilecehkan, dan agamanya dinistakan. Tanpa sokongan berarti dari tetangganya sesama negeri Muslim.

Hingga yang terkini, negeri Syam termasuk di dalamnya adalah Palestina, menjadi sau-satunya negeri Muslim terjajah yang hampir tanpa perlawanan berarti dari seluruh negeri Muslimin.

Fakta membuktikan, negeri Palestina sampai kini masih dijajah oleh Zionis Israel. Darah tumpah setiap hari, anak-anak, orang-orang tua dan perempuan dibantai tiap jam, generasi muda dan tokoh-tokoh dipenjara tanpa kemanusiaan, serta Masjid Al-Aqsha kiblat pertama Muslimin dinodai, gerbangnya ditutup, Yahudi ekstermis bebas berkeliaran dengan pengawalan polisi, dan bahkan hendak dirobohkan secara terstruktur.

Terlebih Jalur Gaza yang terus dibombardir dengan kebrutalan genosida oleh Zionis Israel, tanpa pencegahan berarti dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekalipun.

Nasib dunia Islam terbelah dan terpecah, tak kunjung usai, menyebar ke negara-negara mayoritas berpenduduk Islam lainnya. Sebut saja : Irak, Afghanistan, Libya, Suriah, Yaman, dan lainnya.

Sementara negara-negara Timur Tengah dan sekitarnya sebagian menjalin hubungan diplomatik pengakuan dengan negara Israel. Sebut saja : Mesir, Yordania, Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko dan Sudan.

Sementara kekayaan alam negeri-negeri Muslim  dieksploitasi untuk kepentingan Barat dan sekutunya. Lewat mekanisme utang luar negeri, mereka dijerat untuk tunduk kepada kepentingan kapitalisme Barat.

Pendidikan juga sama nasibnya. Pendidikan yang berlandaskan sekuler di negeri-negeri Islam telah mencetak generasi-generasi pemuda Islam yang jauh dari akar Islam. Pergaulan bebas, LGBT, narkoba, minuman keras menjadi bagian yang tak terpisahkan dari generasi muda saat ini. Di bidang pidana, tidak diterapkannya hukum-hukum Allah telah menyebabkan membengkaknya perkara-perkara kriminalitas seperti pemerkosaan, pelacuran, pembunuhan dan perampokan.

Itu semua bagian dari politik pecah belah dan adu domba yang terstruktur dalam Protokol Zionis Internasional.

Sentral Kepemimpinan Umat Islam

Ketiadaan sistem sentral kepemimpinan Muslimin berakibat fatal bagi perlindungan nasib kaum Muslimin pada khususnya dan dunia pada umumnya.

Kedudukan sentral kepemimpinan umat Islam tersebut terbukti mampu mengumpulkan dan menyatukan kekuatan umat Islam di seluruh dunia. Termasuk daya dan kemampuan sosial umat Islam, untuk menegakkan dakwah meninggikan agama Allah (kalimatullah hiyal ‘ulya).

Dalam tinjauan Al-Quran, Allah telah menjadikan  manusia dalam kedudukannya sebagai Khalifah agar dapat menggunakan pemberian itu sesuai dengan tuntunan Allah. Sekaligus hal ini menunjukkan bahwa manusia bukanlah penguasa atau pemilik dirinya. Namun ia hanyalah Khalifah atau wakil Sang Pemilik yang sebenarnya, yakni Allah. Seperti tercantum di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30.

Di dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, dalil ayat ini berisi tentang wajibnya mengangkat seorang pemimpin umat Islam (Khalifah) untuk memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara manusia dan memutuskan persengketaan di antara mereka.

Termasuk untuk menolong orang-orang yang teraniaya dari perlakuan sewenang-wenang orang-orang yang dzalim, menegakkan hukuman-hukuman, memperingatkan mereka dari perbuatan-perbuatan keji, dan pekerjaan lainnya yang tidak dapat ditegakkan kecuali dengan adanya seorang Imaam (Khalifah).

Hal ini mengingat bahwa suatu hal yang merupakan kesempurnaan bagi perkara yang wajib, hukumnya wajib pula.

Wali Al-Fattaah dalam buku Khilafah ‘Ala Minhajin Nubuwwah (Pustaka Amanah, 2011) menegaskan, keberadaan Khalifah atau Imaam adalah wajib bagi kaum Muslimin. Maka pelanggaran akan hal ini berarti suatu anarki, suatu perbuatan sendiri-sendiri yang tidak ada contohnya, masing-masing kelompok mengklaim sebagai yang paling benar.

Menurutnya, saat ini anarkisme itu tidak saja terjadi di tengah-tengah masyarakat Muslimin. Akan tetapi telah menjalar ke negeri-negeri yang didiami mayoritas umat Islam. Pada satu saat mereka akur satu sama lain. Namun pada saat lainnya mereka mengambil jalan sendiri-sendiri.

Umat Islam digambarkanya bagaikan gundukan manusia jika tanpa pimpinan. Mengaku Muslim tapi tidak pernah mengontrol langkahnya. Padahal adanya pimpinan bagi umat Islam adalah wajib adanya selama terdapat umat Islam di muka bumi ini.

Jadi, masalah kepemimpinan umat Islam ini adalah masalah yang sangat fundamental, karena mencakup persoalan asas Islam dan umat Islam.

Tidak ada umat tanpa pimpinan dan tidak ada pimpinan tanpa umat di belakangnya.

Kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah

Sekarang jika umat Islam hendak kembali berjaya, memimpin peradaban dunia dan menegakkan syariat Allah di muka bumi ini, syaratnya mutlak wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Inilah jawaban khas bagi umat Islam, dan jika terjadi perselisihan dan perbedaan, maka kembalinya pun adalah kepada Allah dan Rasul-Nya, atasu Al-Quran dan Sunnah Nabi.

Allah menegaskan di dalam firman-Nya, yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.” (Q.S. An-Nisa [4] : 59).

Akhirnya, dengan tetap menjaga ukhuwah Islamiyyah di tengah beragamnya kondisi umat Islam, marilah kita terus merapatkan shaf perjuangan, saling menjaga komunikasi dan hubungan persaudaraan di antara komunitas umat Islam.

Dengan demikian insya-Allah umat Islam akan dapat bersatu, sehingga  terwujudlah kembali sentral kepemimpinan umat Islam yang mengikuti pola Kenabian, sebagaimana petunjuk Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan telah diamalkan oleh Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin.

Ini menjadi catatan utama perjuangan umat Islam, berkaca dari terhapusnya kepemimpinan Kesultanan Turki Utsmani 3 Maret 1924. (A/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Penulis, Ali Farkhan Tsani, Wartawan/Redaktur Senior MINA, Duta Al-Quds Internasional, Da’i Pondok Pesantren Al-Fatah Bogor, Penulis Buku Kepalestinaan. Penulis, Dapat dihubungi melalui Nomor WA : 0858-1712-3848, atau email [email protected].

Ikuti saluran WhatsApp Kantor Berita MINA untuk dapatkan berita terbaru seputar Palestina dan dunia Islam. Klik disini.