Jakarta, MINA – Menyambut perayaan Milad ke-118, Syarikat Islam (SI) akan menyelenggarakan Silaturahmi dan Pengajian Nasional pada hari Sabtu (7/10), di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat dengan tema “Meneguhkan Peran Syarikat Islam Dalam Membangun Bangsa”.
Silaturahmi dan Pengajian Nasional tersebut menurut Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Juliantono akan dihadiri sekitar 50 ribuan kaum Syarikat Islam yang berasal dari perwakilan seluruh Indonesia.
Kegiatan tersebut, menurutnya, sekaligus menjadi ajang konsolidasi bagi Syarikat Islam dalam menghadapi perhelatan pemilu/pemilihan (kepala daerah) tahun 2024 mendatang yang eskalasinya sekarang kian memanas.
“Di mana fenomena politik yang destruktif yang saling menjatuhkan, menyebarkan berita bohong (hoax), dan politik uang sudah masuk pada tahap yang mengkhawatirkan,” ujar Ferry.
Baca Juga: Cuaca Jakarta Jumat Ini Cerah Berawan, Sebagian Diguyur Hujan
Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengimbau kepada para kontestan maupun pendukungnya agar berperilaku politik secara beradab dan lebih mengedepankan adu gagasan yang bersifat konstruktif untuk kemajuan bangsa.
Di samping itu, bagi penyelenggara pemilu harus memastikan dirinya bekerja secara independen, imparsial, dan profesional sesuai kerangka hukum yang berlaku serta penyelenggara negara (TNI, POLRI, dan ASN) untuk menjaga netralitasnya.
Hal yang paling penting, pemilu bagi kaum Syarikat Islam harus dijadikan sebagai momentum terjalinnya persatuan ummat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan damai.
Selain masalah pemilu, Hamdan Zoelva juga menyoroti fenomena penegakan hukum dewasa kini berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan.
Baca Juga: Arus Balik Lebaran, Korlantas Terapkan One Way KM 188 – KM 70
Hukum yang sejatinya diterapkan secara imparsial, berlaku kepada siapapun dan berkeadilan, bukan menindak para pihak yang berseberangan dengan selera yang memiliki kekuasaan.
Penegakan hukum, semestinya harus dilakukan tanpa pandang bulu, dan tak memihak yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip prinsip-prinisp negara hukum yang berkeadilan.
Sementara menyoroti peringatan akan adanya krisis pangan dunia dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang disebabkan karena perubahan iklim.
Di mana sudah ada 22 negara membatasi ekspor bahan makanan dan pada sisi lain kondisi di dalam negeri yang sedang dilanda kemarau akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan.
Baca Juga: Tiba di Myanmar, Tim Misi Kemanusiaan dari Indonesia Langsung Bekerja
“Oleh karena itu, pemerintah untuk segera menentukan langkah-langkah strategis memastikan ketersediaan pangan dalam negeri,” imbuh Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Juliantono.
Terkait dengan konflik agraria sebagai akibat kebijakan pembangunan ekonomi seperti yang terjadi di Rempang, Batam Kepulauan Riau, Ferry meminta pemerintah untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan dengan memberikan hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi.
“Karena itu pendekatan dialog kepada masyarakat menjadi kata kunci sebagai penghargaan terhadap masyarakat hukum adat,” pungkasnya.(R/R1/P1)
Baca Juga: Indonesia Kirim 120 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Myanmar
Mi’raj News Agency (MINA)