Perkuat Aneksasi Tepi Barat, Ben-Gvir Bentuk Unit Bersenjata

Tepi Barat, MINA – Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir mengumumkan pembentukan unit polisi baru yang beranggotakan lebih dari 100 pemukim ilegal bersenjata. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat aneksasi de facto Israel atas wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Pengumuman dilakukan dalam sebuah upacara resmi di kompleks Masjid Ibrahimi, Al-Khalil, Tepi Barat bagian selatan beberapa hari lalu. Upacara itu secara simbolis dianggap sebagai penegasan klaim sepihak Zioniis Israel atas wilayah suci tersebut.

Menurut pernyataan resmi kepolisian Israel yang dirilis Kamis (11/7), unit baru ini dinamakan “Unit Respons Pertama”, berada di bawah divisi kepolisian Tepi Barat, dan bertugas memberikan “respons cepat terhadap keadaan darurat, menjaga keamanan pribadi, serta membantu memerangi kejahatan.” Mengutip Anadolu.

Namun, banyak pihak menilai unit ini sejatinya merupakan milisi bersenjata terselubung yang bertujuan melindungi pemukim ilegal Israel dan memperluas kontrol militer Zionis atas tanah Palestina.

Baca Juga: Lebih 331 Relawan Global Sumud Flotilla Masih Dipenjara Israel, Lembaga Adalah Desak Pembebasan Segera

Ben-Gvir menggambarkan para pemukim yang tergabung dalam unit ini sebagai “bagian tak terpisahkan dari masyarakat” dan menyebut pembentukan unit ini sebagai wujud dari “kedaulatan nyata dan Zionisme praktis”.

Wakil Komisaris Polisi Israel, Avshalom Peled, menambahkan bahwa unit tersebut akan bertugas sebagai pasukan sukarelawan untuk memperkuat keamanan pemukim.

Pernyataan ini menuai kritik karena mayoritas permukiman Israel di Tepi Barat dinyatakan ilegal menurut hukum internasional.

Pakar dan analis menilai pembentukan unit ini merupakan langkah lebih jauh dari pemerintahan sayap kanan Israel dalam mempercepat aneksasi Tepi Barat secara sistematis.

Baca Juga: Aktivis Global Sumud Flotilla Umumkan Mogok Makan di Penjara Israel

Sementara itu, warga Palestina di Tepi Barat terus mengalami peningkatan serangan pemukim dan penyitaan tanah.

Media Israel Hareetz pada pekan lalu melaporkan adanya kenaikan 40% dalam jumlah pos permukiman ilegal sejak pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali berkuasa.

Kritikus menyebut Ben-Gvir menyalahgunakan kewenangannya dengan membentuk milisi bersenjata sipil namun dikemas dalam citra kepolisian resmi, yang bisa memperbesar ketegangan dan pelanggaran hak asasi di wilayah yang diduduki.[]

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Hamas Setujui Sebagian Rencana Trump dengan Catatan Perlu Negosiasi