Perludem: Demokrasi Indonesia Mundur, Cawe-Cawe Pemerintah Jadi Biang Kerok

Jakarta, MINA – Demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran signifikan, dengan indeks yang turun tajam akibat campur tangan pemerintah dalam politik. Isu ini menjadi sorotan utama dalam Workshop Kebijakan Publik dan Demokrasi yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 22-23 Maret 2025 di Jakarta.

Dalam sesi pertama, Titi Anggraini, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengungkapkan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun tiga peringkat pada 2024, menjadi 6.44. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rendahnya skor dalam aspek kultur politik (5.00) dan kebebasan sipil (5.29).

Menurut Titi, penurunan tersebut merupakan anomali karena dalam tahun-tahun pemilu, indeks demokrasi biasanya meningkat. Namun, Pemilu 2024 justru menunjukkan tren sebaliknya, yang ditandai dengan putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023. Putusan ini memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, maju sebagai Wakil Presiden RI terpilih mendampingi Prabowo Subianto.

“Pemilu 2024 menjadi bukti nyata bagaimana politik dinasti dan intervensi hukum telah mencederai demokrasi di Indonesia,” tegas Titi.

Titi juga menyoroti berbagai bentuk malpraktik pemilu, termasuk manipulasi aturan hukum untuk kepentingan politik tertentu, Intimidasi dan politik uang dalam mempengaruhi pemilih.

Selain itu, politisasi aparat negara demi mempertahankan kekuasaan dan penyebaran disinformasi untuk mengaburkan kebenaran politik.

“Seluruh praktik ini hanya bertujuan mempertahankan status quo para elite politik,” tambahnya.

Sementara Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menyoroti kemunduran kebebasan sipil di Indonesia. Ia menegaskan bahwa hak-hak dasar, termasuk kebebasan berpendapat dan beragama, harus dilindungi oleh negara.

“Hak-hak ini bukan sekadar kewajiban negara, tetapi esensi dari republik yang demokratis,” ujar Bivitri. Ia juga mengkritik meningkatnya pembatasan terhadap kebebasan pers, yang berimbas pada sulitnya masyarakat mendapatkan informasi yang transparan dan jujur.

Peran AI dalam Melawan Ujaran Kebencian

Sementara itu, Muhammad Okky Ibrohim, Peneliti dari Institute of Social Studies, University of Tartu Estonia, membahas hubungan antara kecerdasan buatan (AI) dan ujaran kebencian dalam jurnalisme.

Berdasarkan risetnya, ujaran kebencian dikategorikan dalam tiga tingkat, yakni ringan, berupa makian individual, sedang yang berpotensi memicu konflik di media sosial; dan berat yang mengandung provokasi yang berujung pada kekerasan.

Ia menggarisbawahi bahwa jurnalis harus lebih berhati-hati dalam memberitakan isu-isu sensitif dan bisa memanfaatkan teknologi OpenAI untuk mengecek apakah suatu tulisan mengandung ujaran kebencian atau tidak.

“Dampak ujaran kebencian bisa sangat serius, mulai dari diskriminasi, konflik sosial, hingga ancaman nyawa. Level ekstremnya bahkan bisa berujung pada genosida,” tegas Okky.

Workshop tersebut dihadiri oleh puluhan jurnalis dan masih akan berlanjut pada Ahad, 23 Maret 2025, pukul 10.00 WIB. Siti Musdah Mulia, aktivis hak-hak perempuan, serta perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan akan menjadi narasumber pada sesi berikutnya.

Dengan tantangan besar yang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini, para peserta workshop diharapkan dapat memperkuat peran jurnalis dalam mengawal kebijakan publik yang transparan dan mendorong pemerintahan yang lebih demokratis.[]