Pernyataan Sikap GNPF Ulama Tentang Kehidupan Bangsa dan Bernegara

Mencermati kehidupan berbangsa dan bernegara dalam lima tahun terakhir, menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuan dan lemahnya Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan fungsi dan peran kenegaraan, khususnya di bidang kepemerintahan.

Hal tersebut antara lain ditandai dengan:
Pertama, Makin maraknya penistaan dan penodaan terhadap agama dan tokoh-tokohnya, tanpa adanya tindakan hukum (law enforcement ) yang jelas dan tegas dari aparat penegak hukum.

Kedua, masifnya arus masuk TKA asal Cina, pada saat yang sama tingkat pengangguran rakyat justru makin tinggi.

Ketiga, makin represifnya pemerintah melalui aparat penegak hukum berupa tindakan kriminalisasi terhadap tokoh dan kelompok kritis yang bersebarangan dengan penguasa, semakin menjauhkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis sebagai pengamalan pasal 28 Konstitusi (UUD) dan mengarah pada terciptanya negara kekuasaan.

Keempat, adanya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sama sekali tidak mencantumkannya Tap MPRS nomor 25/1966 tentang Larangan terhadap PKI, Ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme adalah bukti adanya kebangkitan PKI yang terstruktur dan sistematis dalam rezim yang sedang memimpin.

Kelima, terjadi teror dan ancaman pembunuhan terhadap pembicara dan panitia diskusi online bertema Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan Fakultas Hukum UGM. Bahwa pemberhentian Presiden di tengah masa jabatan diatur dalam pasal 7a dan 7b UUD 1945.

Selain itu, pasal 28 juga memberi kemerdekaan penuh kepada setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Sehubungan dengan hal itu, Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama), dan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) menyatakan:

Pertama, Menuntut tindakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum terhadap para pelaku penodaan dan penistaan agama oleh orang yang sama silih berganti menista Tuhan, Rasul, kitab suci, agama dan para ulama nya. Perlakuan semacam ini jelas ada unsur adu domba yang akan berakibat benturan horizontal di masyarakat. FPI-GNPF Ulama – PA 212.

Kedua, Pemerintah segera menghentikan masuknya imigran/TKA asal China, sekaligus segera memulangkan imigran/TKA yang berkerja tanpa izin, termasuk di dalam nya yang masa berlaku izin kerjanya telah habis. Berikan peluang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia untuk mengisi lapangan pekerjaan yang tersedia, karena saat ini dengan terjadinya PHK maka rakyat sedang butuh lapangan pekerjaan untuk menafkahi diri dan keluarganya.

Ketiga, Mendesak Kapolri dan Ka BIN untuk segera menghentikan upaya kriminalisasi terhadap ulama, tokoh dan kelompok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah serta mengusut tuntas aktor intelektual dibalik kriminalisasi ulama dan tokoh tersebut.

Keempat, Mendesak Pemerintah, Legeslatif dan Yudikatif untuk mengambil langkah-langkah yang tegas dan terukur untuk mencegah kebangkitan PKI dan penyebaran segala bentuk ajaran Komunis, termasuk menghentikan pembahasan RUU HIP.

Kelima, Kepada pemimpin Bangsa sudah seharusnya bersikap kenegarawanan bila tidak sanggup menjalankan tugas tugas dan tanggung jawabnya maka sebaiknya dengan legowo bersedia mengundurkan diri demi menjaga keutuhan dan kebaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keenam, Menyerukan kepada para pemuka agama apapun, khususnya Ulama, Cendikiawan Muslim, para Aktivis pergerakan serta segenap elemen masyarakat untuk terus melakukan Amar Ma’ruf Nahi Munkar terhadap segala peraturan dan perundangan yang merugikan kepentingan agama, rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). kuatkan persatuan dan siapkan umat untuk bela Agama dan Pancasila di negara NKRI guna melawan segala bentuk kebangkitan Komunis gaya baru.

Demikian pernyataan sikap bersama ini disampaikan. Semoga Allah Yang Maha Esa menolong dan meridhoi perjuangan kita demi terbentuknya negara yang Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghafur. Aamin ya Rabbal ‘alamiin. (A/R3/RS1)

Mi’raj News Agency (MINA)