Perpres Lima Hari Sekolah Diserahkan ke Kemenkumham Pekan Depan

kemenkumham.jpg" alt="" width="480" height="285" /> (Sumber: brita)

Jakarta, MINA – Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kebijakan lima hari sekolah (LHS) sudah masuk tahap finalisasi dan rencananya akan diserahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada pekan depan.

Kepastian itu didapat setelah adanya rapat bersama antar lembaga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Sekretariat Negara (Setneg) pada Kamis (17/8) kemarin.

“Kita sudah rapat di bawah koordinasi Menko PMK, Setneg. Kita finalisasi Perpres dan sudah diharmonisasikan ke Kemenkumham. Salah satu isinya adalah Program Penguatan Karakter,” ujar Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (18/8).

Didik mengungkapkan bahwa dalam Perpres tersebut tidak ada pengunaan istilah full day school (FDS). Kendati demikian, Didik menegaskan bahwa Perpres tersebut tetap mengatur tentang Program Penguatan Karakter (PPK).

Baca Juga: Program 100 Hari Kerja, Menteri Abdul Mu’ti Prioritaskan Kenaikan Gaji, Kesejahteraan Guru

Pada kesempatan itu, Didik juga menegaskan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah jelas mengenai pemberlakuan sekolah lima atau enam hari dalam satu pekan. “Pak presiden sudah sampaikan yang sudah lima hari silahkan. Yang mau enam hari silahkan. Dua-duanya boleh,” katanya.

Sebelumnya, Perpres tersebut merupakan pengganti dari pembatalan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 yang dibuat Kemendikbud mengenai kebijakan lima hari sekolah (FDS) atau full day school. (L/R06/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Delegasi Indonesia Raih Peringkat III MTQ Internasional di Malaysia