Kairo, MINA – Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Mesir Abdel-Fattah El-Sisi, dan Raja Abdullah II dari Yordania pada pertemuan puncak tiga pemimpin negara di Kota El-Alamein Baru di Mesir, Senin, (14/8) menekankan bahwa Masjid Al-Aqsa yang diberkahi, merupakan hak penuh Umat Islam.
Dikutip dari Wafa, Selasa, (15/8), ketiga pemimpin juga mengutuk pelanggaran status hukum dan sejarah Yerusalem dan kesuciannya, menuntut Israel menghentikan penyerbuan Masjid Al-Aqsa yang diberkahi.
Presiden Abbas dan Presiden El-Sisi juga menekankan pentingnya perwalian historis Hashemite atas kesucian situs Islam dan Kristen di Yerusalem, dan perannya dalam melestarikan identitas Arab-Islam dan Kristennya.
Pertemuan itu juga membahas perkembangan terbaru dalam perjuangan kemerdekaan Palestina, cara untuk menghadapi pendudukan Israel dan menghentikan tindakan sepihaknya.
Baca Juga: Turkiye Konfirmasi Tolak Akses Wilayah Udara untuk Presiden Israel
Mereka juga menangani upaya untuk memecahkan kebuntuan dalam proses perdamaian untuk mencapai solusi yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara, legitimasi internasional, memobilisasi dukungan internasional untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina, mencapai kebebasan dan kemerdekaan, dan mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Setelah KTT, ketiga pemimpin menegaskan bahwa menyelesaikan masalah Palestina dan mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh adalah program strategis.
Ketiga pemimpin menekankan bahwa penyelesaian masalah Palestina adalah kebutuhan regional dan internasional, dan masalah keamanan dan perdamaian internasional.
Para pemimpin menekankan prioritas yang diberikan oleh ketiga negara pada aspek hukum, internasional dan Arab untuk menyelesaikan masalah, terutama mengakhiri pendudukan Israel atas tanah negara Palestina dalam jadwal yang jelas.
Baca Juga: Netanyahu Akan Tetap Serang Lebanon Meski Ada Gencatan Senjata
Termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat sesuai kesepakatan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, selain menyelesaikan masalah pengungsi.
Mereka menekankan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian adalah dengan mengimplementasikan resolusi PBB dan Dewan Keamanan dan memungkinkan rakyat Palestina mendapatkan hak-hak mereka.(T/B03/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Kepada Sekjen PBB, Prabowo Sampaikan Komitmen Transisi Energi Terbarukan