Wina, Austria, 3 Safar 1437/15 November 2015 (MINA) – Perundingan Suriah di Wina, Austria, Sabtu (14/11) telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang menjadi terobosan besar sebagai solusi politik bagi konflik Suriah.
Di antara kesepakatan utama yang disetujui oleh para diplomat dunia dan delegasi pro dan anti Presiden Suriah Bashar Al-Assad adalah “melaksanakan pemilihan umum dalam waktu 18 bulan ke depan”.
Poin lainnya, kelompok penentang Presiden Suriah harus terlibat dalam pembicaraan masa depan tentang proses politik di negara itu dan segera melakukan gencatan senjata, Al Jazeera melaporkan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Setelah pembicaraan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan, negosiasi antara pemerintah Suriah dan oposisi harus dimulai 1 Januari 2016.
Baca Juga: Konferensi Tawasol 4 Bahas Narasi Palestina dan Tantangan Media Global
Kerry menambahkan, kelompok Islamic State (ISIS/Daesh) dan Nusra Front afiliasi Al-Qaeda ditetapkan sebagai organisasi teroris dan tidak akan menjadi bagian dari gencatan senjata atau pembicaraan.
Di hadapan wartawan bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura, pejabat AS itu mengatakan, pemerintahan transisi untuk Suriah harus ditetapkan dalam enam bulan ke depan, dengan harapan bisa melaksanakan pemilu 18 bulan ke depannya.
“Kita masih berbeda tentang apa yang terjadi pada Bashar al-Assad,” kata Kerry.
Lavrov mengatakan, mayoritas delegasi ingin gencatan senjata segera di Suriah. (T/P001/P2)
Baca Juga: Uni Eropa Umumkan Paket Bantuan Rp3,9 T untuk Suriah
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)