Ple Priatna: Israel Komunitas di Luar Peradaban, Dunia Terjebak Solusi Dua Negara

Bekasi, MINA – Diplomat RI periode 1988–2021, Ple Priatna, menilai Israel sebagai komunitas yang berada di luar peradaban karena telah melakukan berbagai kekejian dan pelanggaran hukum internasional tanpa bisa dihentikan oleh dunia internasional.

“Tidak ada negara yang paling tidak beradab seperti Israel. Semua kekejian dan kekerasan dilakukan oleh Zionis. Segala pelanggaran terhadap hukum internasional dilakukan, dan tidak ada satu pun negara yang bisa menghentikannya,” tegas Ple Priatna dalam acara INSIGHT AWG: Dua Tahun Thufan Al-Aqsa dan Rencana Trump, yang digelar oleh Aqsa Working Group (AWG) di Gedung Rasil, Jatikarya, Bekasi, Selasa (7/10).

Ple Priatna menilai, dunia telah terjebak dalam narasi solusi dua negara, padahal realitas politik dan sejarah membuktikan bahwa solusi tersebut hanya menguntungkan Israel.

“Bagaimana kita bisa percaya dengan Amerika Serikat yang sudah enam kali memveto resolusi PBB sejak 7 Oktober 2023? Amerika bahkan menolak Palestina menduduki kursi penuh di PBB. Di sini terlihat konstelasi politik antara Zionis dan Amerika yang sangat dekat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pidato Presiden RI Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, 23 September 2025, yang menurutnya justru menunjukkan paradoks atau kontradiksi dalam posisi Indonesia terhadap isu Palestina.

“Pidato Presiden Prabowo di PBB itu, menurut saya, mengungkapkan sebuah paradoks. Di satu sisi kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia anti penjajahan dan mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Tapi tidak satu kali pun disebut akar masalahnya, yaitu penjajahan. Bahkan kalau saya tidak salah dengar, masih digunakan diksi war (perang), padahal yang terjadi jelas-jelas genosida,” ujarnya menegaskan.

Menurutnya, banyak pujian terhadap pidato tersebut seharusnya disertai kehati-hatian, sebab “terpleset hanya dengan satu kalimat kecil yang sebenarnya tidak perlu.”

“Prabowo menyebut, kalau Israel mengakui Palestina, maka Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dan memberikan jaminan keamanan bagi Israel. Padahal, pertanyaannya: Israel berdiri di tanah Palestina itu di sebelah mana? Itu persoalan sejarahnya. Selama ini, jaminan keamanan justru tidak pernah diberikan kepada rakyat Palestina,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ple Priatna menegaskan bahwa langkah awal bagi Palestina bukan hanya mendirikan negara, tetapi memperjuangkan status keanggotaan penuh (full membership) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Langkah pertama untuk Palestina adalah menjadikan statusnya di PBB dari observer state menjadi full membership. Itu perjuangan diplomatik yang harus terus didorong,” katanya.

Ia juga mengapresiasi gerakan sipil Global Sumud Flotilla, yang dinilainya telah berperan nyata dalam menggerakkan solidaritas masyarakat internasional bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.

Acara INSIGHT AWG tersebut turut menghadirkan pembicara lain, di antaranya Ketua Presidium AWG Muhammad Anshorullah, Pemimpin Redaksi Penerbit GDN Didik Hariyanto, dan Aktivis Global Sumud Flotilla Muhammad Fatur Rohman.[]

Mi’raj News Agency (MINA)