PLO Kecam Keras Penggabungan Konsulat AS ke Kedutaan di Yerusalem

Ramallah, MINA – Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada Senin, 4 Maret, mengecam keras keputusan AS untuk menutup konsulatnya di Yerusalem dan menggabungkannya dengan Kedutaan AS yang baru dibuka di kota suci itu.

PLO menyebut bahwa dengan langkah ini, AS bertindak melawan hukum dan konvensi internasional.

“Keputusan pemerintah AS untuk menutup konsulatnya di Palestina, dan menggabungkannya dengan kedutaan AS di Israel setelah memindahkannya dari Tel Aviv ke Yerusalem, mencerminkan langkah AS dalam menyerang keputusan internasional,” bunyi pernyataan itu, seperti dilaporkan WAFA.

Pernyataan menambahkan, upaya itu juga merupakan penolakan terhadap hak bersejarah rakyat Palestina serta konvensi dan hukum internasional yang mendukung hak rakyat Palestina, untuk mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina sejak tahun 1967.

“Ini juga menghambat pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya dan hak untuk kembali bagi para pengungsi sesuai dengan resolusi PBB 194,” lanjutnya.

Dikatakan dalam pernyataan bahwa keputusan ini “adalah implementasi kebijakan dan keputusan dewan pemukiman kolonial di Tepi Barat.”

PLO menambahkan, dengan AS melanjutkan kebijakan ini membuktikan sekali lagi bahwa AS telah memilih untuk mendiskualifikasi dirinya sendiri untuk memimpin proses perdamaian.

“Orang-orang Palestina trntu tidak akan terima,” imbuhnya.

Lembaga itu menekankan bahwa “proses perdamaian harus dihidupkan kembali melalui konferensi perdamaian yang dihadiri oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan memperluas lingkaran peserta secara politis dan regional di bawah payung PBB dan berdasarkan pada resolusi internasional.”

Komite Eksekutif juga mengingatkan konsolidasi posisi Arab dan Palestina dalam mengikuti program nasional Palestina dan Inisiatif Perdamaian Arab, seperti semangat baru-baru ini dalam KTT Arab-Eropa yang diadakan di Sharm el-Sheikh, Mesir.

Pernyataan menegaskan kembali keputusannya “untuk menghentikan semua kontak politik dengan pemerintah AS dan perwakilannya, memperingatkan siapa pun untuk tidak mengambil keputusan ini, apakah mereka individu atau lembaga. (T/RS2/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)