PLO Kecam Netanyahu Yang Minta UNRWA Ditutup

Ramallah, 22 Ramadhan 1438/17 Juni (MINA) – Anggota Komite Eksekutif  Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi mengecam keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang meminta PBB untuk menutup Badan PBB untuk Bantu Pengungsi Palestina (UNRWA).

“Seruan Netanyahu untuk membubarkan UNRWA adalah lambang kesombongan, terutama karena Israel sendiri yang sebetunya harus bertanggung jawab untuk menciptakan masalah pengungsi Palestina,” kata Ashrawi dalam sebuah pernyataan pers yang dikeluarkan pada hari Kamis (15/6).

Wanita pejabat senior PLO itu mengatakan bahwa pemerintah Israel memiliki tanggung jawab moral dan hukum bagi pengungsi Palestina yang mengalami  ketidakadilan yang serius, demikian Wafa News memberitakan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA). Sabtu (17/6)

“Tidak layak jika Israel memfitnah UNRWA yang masih merupakan jalur kehidupan bagi jutaan pengungsi Palestina yang berada di Pendudukan Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. UNRWA memberi mereka layanan, bantuan dan kesempatan penting untuk pekerjaan, makanan, kesehatan, pedidikan dan pembangunan,” katanya.

Menurutnya, UNRWA juga telah memberi para pengungsi rasa harapan dan memberikan kontribusi yang efektif terhadap stabilitas regional.

Ia menegaskan, setiap perkembangan yang membahayakan keberadaan UNRWA dan mandatnya berpotensi mengancam dan mengacaukan seluruh wilayah.

“Sudah saatnya penderitaan pengungsi Palestina dapat perhatan lebih besar oleh masyarakat internasional dan diselesaikan sesuai dengan hukum dan konvensi internasional, terutama dengan menerapkan resolusi UNGA 194 (Sidang Umum PBB),” ujarnya.

“Sampai saat itu, sangat penting  UNRWA tetap beroperasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya,” tambahnya.

UNRWA adalah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk oleh Resolusi 302 (IV) pada 8 Desember 1949 untuk melaksanakan bantuan langsung dan program kerja untuk pengungsi Palestina.

Hanan Ashrawi mengimbau, jangan biarkan Israel mendikte. untuk melanggar hukum, melanggar keputusan PBB dan meremehkan hak-hak rakyat Palestina. (T/R10/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)