PLO Kutuk Rencana Israel Bangun 4.000 Unit Rumah di Permukiman Ilegal

 

Ramallah, MINA – Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada hari Senin (9/10) mengutuk rencana Israel untuk membangun sekitar 4.000 unit rumah di permukiman ilegal di sepanjang Tepi Barat yang diduduki.

“Kami sangat mengutuk persetujuan Perdana Menteri (Israel) Benjamin Netanyahu mengenai pembangunan 3.829 unit permukiman ilegal di Tepi Barat,” kata Hanan Ashrawi, anggota Komite Eksekutif PLO, demikian Kantor Berita Palestina WAFA melaporkannya yang dikutip MI’raj News Agency (MINA).

Laporan mengatakan Netanyahu bertekad menyetujui pembangunan 300 unit di permukiman Beit El, 206 di Tekoa, 158 di Kfar Etzion, 129 di Avnei Hefetz, 102 di Negohot, 97 di Rehelim, 48 unit rumah di Ma’ale Mikhmas, dan 30 unit di pemukiman Yahudi di Hebron pada pekan depan.

“Jelas, Israel bertekad memperluas kekuatan militer dan permukiman ilegal, yang selanjutnya menegaskan kembali niatnya untuk menggeser (wilayah) Palestina dan menggantinya dengan ‘Israel Raya’,” tegas Ashrawi dalam sambutannya yang disampaikan saat pertemuan dengan Perwakilan Norwegia Hilde Haraldstad di Markas PLO di Ramallah, Senin ini.

“Alih-alih menjadi pihak dalam pelanggaran hukum dan konvensi internasional, masyarakat global harus meminta pertanggungjawaban Israel karena bertindak di luar hukum sebelum menghancurkan prospek negara Palestina yang layak, perdamaian dan stabilitas tanpa batas waktu,” katanya.

Apresisasi Norwegia

Dalam kesempatan itu Ashrawi juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Norwegia karena sikapnya yang konsisten dan positif terhadap Palestina dan dedikasinya terhadap perdamaian dan keadilan.

Wanita pejabat timggi Palestina itu juga mendesak Norwegia menegaskan komitmennya untuk mengakhiri pendudukan dan mencapai solusi dua negara dengan mengakui negara Palestina dalam waktu dekat.

Ashrawi memberi Norwegia pengkajian kritis terhadap perkembangan politik dan regional terbaru, termasuk upaya Israel yang disengaja dan sistematis untuk menerapkan solusi satu negara dengan pelanggaran terus-menerus dan kegiatan permukiman ilegalnya.

“Sangat penting bahwa negara-negara Eropa menunjukkan kemauan politik yang diperlukan untuk mengambil tindakan tegas guna mengakhiri pendudukan dan menghapus semua manifestasinya dari tanah Palestina,” kata Ashrawi. (T/R01/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)