PLO: Permainan dan Siasat Netanyahu Takkan Halangi Upaya Perdamaian

Presiden Palestina Mahmoud Abbas memimpin rapat Komite Eksekutif PLO di Ramallah. (Foto: Wafa)

Ramallah, 5 Ramadhan 1438/ 31 Mei 2017 (MINA) – Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) baru-baru ini mengatakan dalam sebuah pernyataan resminya, permainan dan siasat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak akan menghalangi warga Palestina untuk mencapai tujuan perdamaian.

Menurutnya, Israel tidak akan menyetujui sesuatu yang menyatakan negara Palestina merdeka dengan Kota Al-Quds sebagai ibukotanya, demikian Kantor Berita Palestina Wafa melaporkannya yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Rabu (31/5).

“Komite Eksekutif PLO menegaskan kepatuhannya terhadap hukum internasional, legitimasi internasional, pembentukan sebuah negara Palestina merdeka dengan Al-Quds sebagai ibukotanya di perbatasan tahun 1967, dan resolusi semua masalah status tetap (Al-Quds, perbatasan, permukiman, pengungsi, air, keamanan, dan tahanan), berdasarkan resolusi internasional terkait melalui konferensi internasional dengan kekuatan penuh,” kata pernyataan itu.

Komite Eksekutif PLO menekankan penolakan mutlak terhadap solusi peralihan, termasuk negara yang disebut dengan perbatasan sementara atau negara dengan dua sistem, yaitu rezim apartheid, yang saat ini diberlakukan oleh otoritas pendudukan (Israel) di semua wilayah pendudukan di negara bagian dari Palestina (Tepi Barat, termasuk Al-Quds dan Jalur Gaza), serta kelanjutan kegiatan pemukim kolonial, penciptaan fakta di lapangan, pembunuhan, pembersihan etnis, pembongkaran rumah, penyitaan tanah dan praktik lainnya yang bertujuan untuk mencegah pembentukan sebuah negara Palestina merdeka dengan Kota Al-Quds sebagai ibukotanya.

Dalam pernyataan itu, Komite Eksekutif juga mengecam apa yang digambarkannya sebagai usaha siasat dan permainan Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya untuk mengalihkan perhatian dari kebijakan ekspansionis dan anti perdamaian yang bermusuhan.

Siasat Netanyahu itu dilakukan melalui krisis dengan pihak Palestina untuk menghindari memenuhi kewajiban Penyelesaian konflik secara politis, terkadang dengan bersikeras pada kebohongan negara dan mencoba mengubah Dana Nasional Palestina menjadi sebuah organisasi teroris.

Dana Nasional Palestina adalah garis merah dan institusi nasional lembaga PLO dan akan melanjutkan peran nasional dan kemanusiaannya.

“PLO menyerukan diakhirinya perpecahan di tubuh Palestina dan untuk mencapai rekonsiliasi nasional melalui pencabutan wewenang administratif yang dibentuk oleh Hamas di Gaza dan dengan membiarkan pemerintah persatuan nasional menjalankan tugasnya di Jalur Gaza,” tambah pernyataan tersebut.(T/R10/R01)