PLO Sambut Jaring Pengaman Keuangan Arab untuk Palestina

Ramallah, MINA – Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada Senin, 1 April, menyambut baik dukungan Arab, khususnya melalui aktivasi jaring pengaman keuangan untuk Palestina dalam mengatasi pemerasan politik dan keuangan dari AS dan Israel.

Para pemimpin Arab pada Ahad, dalam pertemuan puncak di Tunisia, menegaskan kembali dukungan kuat untuk Palestina baik secara politik maupun finansial.

“Kepemimpinan Palestina menyambut aktivasi Liga Arab dari jaring pengaman keuangan untuk membantu Palestina mengatasi tekanan keuangan yang melemahkan yang disebabkan oleh pembajakan ilegal pendapatan pajak Palestina oleh Israel,” kata anggota Komite Eksekutif PLO Hanan Ashrawi dalam sebuah pernyataan atas nama PLO. WAFA melaporkan.

“Kami juga menyambut penolakan Liga Arab yang ditegaskan kembali atas tindakan ilegal Israel. Kami juga sangat menghargai posisi Arab yang bulat menolak kebijakan ilegal Administrasi Trump mengenai Yerusalem yang diduduki dan Dataran Tinggi Golan Suriah,” ujarnya.

Pejabat PLO menambahkan, “Tidak ada keraguan bahwa tindakan AS yang tidak bertanggung jawab telah mendorong pendirian politik Israel, yang dibanjiri oleh aktor sayap kanan, rasis, dan bermusuhan, untuk melakukan kekerasan yang tak terkendali terhadap rakyat Palestina dan hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan sumber daya alam.”

Pemerintah sayap kanan Israel juga telah mendapat dukungan untuk meningkatkan pelanggaran berat hukum internasional dengan keterlibatan pemerintah AS, lanjutnya.

Pejabat Palestina itu menegaskan kembali seruan mendesak Presiden Mahmoud Abbas kepada para pemimpin Arab dan dunia untuk membela hukum internasional dan mendukung rencana multilateral Palestina yang diusulkan untuk mencapai perdamaian di kawasan itu, sejalan dengan hukum internasional.

“Kami menegaskan kembali bahwa perdamaian tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap hukum dan realisasi keadilan, yang keduanya membutuhkan akuntabilitas aktif. Prinsip ini harus tetap universal, dan komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk menghadapi aktor-aktor internasional yang berusaha merusak fondasi fundamental dari tatanan internasional ini,” ujar Ashrawi. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)