Ramallah, MINA – Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada Ahad (24/10) menolak keputusan Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, yang menyatakan enam kelompok hak asasi manusia dan masyarakat sipil Palestina (LSM) sebagai “organisasi teroris.”
Dalam sebuah pernyataan, Komite menekankan bahwa keputusan ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, hak asasi manusia, dan hak asasi manusia dan sipil rakyat Palestina, WAFA melaporkan.
Komite Eksekutif PLO juga menganggap, keputusan Gantz dimaksudkan untuk menyerang lembaga-lembaga nasional dan melanggengkan aneksasi, pendudukan, dan lebih banyak permukiman Israel untuk mencegah pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
“Apa yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan dan lembaga-lembaganya adalah terorisme khusus terhadap rakyat Palestina dan lembaga-lembaga masyarakat sipil, untuk mencegah mereka memainkan perannya dalam mendukung keteguhan masyarakat Palestina dan kebutuhannya, dan dalam mengungkap kejahatan pendudukan terhadap hak asasi manusia,” menurut pernyataan itu.
Baca Juga: Jajak Pendapat: Mayoritas Warga Penjajah Israel Ingin Akhiri Perang
Komite menambahkan bahwa enam lembaga Palestina yang aktif di bidang hak asasi manusia dan pembangunan, merupakan bagian integral dari lembaga masyarakat Palestina dan komponen sosial dan hak asasi manusianya.
Komite menekankan bahwa penargetkan pendudukan terhadap keenam lembaga tersebut, menegaskan ketidakmampuan Israel untuk hidup berdampingan dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. (T/RI-1/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Front Demokrasi Serukan Persatuan di Tepi Barat Palestina