Plt Gubernur Aceh ke AS untuk Program Aceh Green

Banda Aceh, MINA – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah sedang melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat sebagai tindak lanjut dari program Aceh Green.

“Sudah dijadwalkan sejak lama. Ini adalah kelanjutan program sebelumnya yang masih terkait Program Aceh Green yang gencar dilaksanakan Pemerintah Aceh,” kata juru bicara pemerintah Aceh, Wiratmadinata, Selasa (23/7).

Tujuan kunjungan termasuk untuk mempelajari pengelolaan hutan, agar dapat memperkuat Perhutanan Sosial/Hutan Adat, termasuk mengetahui secara langsung bagaimana AS melakukan penanggulangan kebakaran hutan mereka.

“Ini masalah krusial yang sedang kita hadapi. Ini semua juga penting bagi rakyat Aceh, dan penting juga dalam kaitannya untuk mensukseskan visi misi gubernur dan wakil gubernur terkait pengelolaan hutan Aceh,” sebut Wira.

Namun demikian, kunjungan Nova Iriansyah ke luar negeri justru ditanggapi berbeda oleh Ketua Harian DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) Samsul Bahri yang juga anggota DPR Aceh melontarkan kritikan atas kunjungan kerja Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah ke Amerika Serikat.

Kunjungan tersebut dinilainya tidak begitu penting, di tengah kemelut dana Rp 2 triliun APBA 2019 yang terancam tak dapat direalisasikan akibat kesalahan dalam mekanisme penganggaran, sehingga berpotensi menjadi mega SiLPA di akhir tahun 2019 mendatang.

“Kami sangat menyesali dan mengecam kegiatan Kunker tersebut di tengah kemelut APBA 2019 yang sampai saat ini belum ada solusinya,” ujarnya.

Pihaknya menilai persoalan anggaran hibah dan Bansos Rp 2 triliun dalam APBA 2019 dan rencana pembahasan APBA-P lebih urgen untuk segera diselesaikan daripada sekadar Kunker ke luar negeri.

Menurutnya di tengah situasi seperti ini, Plt Gubernur idealnya memimpin langsung jajarannya mencari jalan keluar terbaik agar anggaran Rp 2 triliun yang didominasi oleh hibah dan Bansos kepada masyarakat tersebut dapat dicairkan.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh menilai, tidak tepat mengaitkan urusan kunjungan ke AS dengan masalah “hibah dan bansos”, karena memang tidak ada kaitannya.  “Apalagi dengan subjektifitas politik (suka atau tidak suka) dari seseorang yang punya kepentingan tertentu,” tekannya.

Wira memastikan, penyelesaian hibah/bansos sudah dalam agenda penangganan  TAPA/SKPA terkait, untuk diselesaikan melalui APBA-P 2019. Hal ini sudah ditegaskan sebelumnya langsung oleh Plt. Gubernur Aceh sendiri beberapa waktu lalu.

“Bapak Plt., Gubernur Aceh, sudah awal mengingatkan TAPA/SKPA untuk menindaklanjuti melalui APBA – P,” tambahnya.

Wira mengaku terlalu mengada-ada jika ketidak-beradaan fisik Plt dinilai dapat menghalang-halangi kendali Plt., Gubernur Aceh terhadap Pemerintah Aceh. Pemerintahan ini memiliki sistim, ada manajemen, ada mekanisme kendali, sistim kerja, dan seterusnya. “Jadi di manapun pimpinan berada, mekanisme pengendalian berjalan normal,” ujar Wira menambahkan.

“Komunikasi dengan seluruh aparatur maupun stakeholders tetap dapat dilakukan oleh Plt., Gubernur Aceh tanpa halangan sedikitpun. Saya kuatir, yang menilai tidak faham bahwa kita kini sudah berada di era komunikasi tanpa terhalang oleh jarak dan waktu,” tutup Jubir Pemerintah, Wiratmadinata. (L/AP/P1 )

Mi’raj News Agency (MINA)