PM Australia Kecam Klaim Israel Sebut "Tidak Ada Kelaparan di Gaza"

Canberra, MINA – Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengecam klaim pemerintah Zionis Israel yang menyatakan tidak ada kelaparan di Jalur Gaza.

Ia menyebut pernyataan itu sebagai sesuatu yang “di luar nalar” dan menyindir bahwa retorika semacam itu mencerminkan gaya komunikasi politik ala Donald Trump.

Dalam pertemuan kaukus Partai Buruh pada Selasa (29/7), Albanese menanggapi pernyataan kontroversial dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Wakil Duta Besar Israel untuk Australia, Amir Meron, yang menyangkal adanya krisis kelaparan di Gaza.

Amir Meron menyebut gambar warga Palestina yang kekurangan pangan sebagai “kampanye palsu yang dipimpin Hamas”.

Albanese menyebut klaim itu sebagai bentuk penyangkalan terhadap realitas, mirip dengan pendekatan Presiden AS Donald Trump yang kerap meremehkan fakta-fakta yang tidak menguntungkan secara politik.

“Pernyataan itu benar-benar tidak masuk akal. Gaya seperti ini mengingatkan kita pada narasi yang mengabaikan kenyataan, seperti yang dulu sering dipakai oleh Trump,” ujar Albanese dikutip The Guardian.

Perdana Menteri Australia juga menyoroti pembatasan akses jurnalis internasional oleh Zionis Israel ke Gaza, yang menurutnya telah menghalangi verifikasi independen atas kondisi kemanusiaan yang memburuk akibat blokade dan serangan militer berkepanjangan.

Saat ditanya oleh Anggota Parlemen Ed Husic tentang kemungkinan pengakuan resmi Australia terhadap negara Palestina, Albanese tidak menyebutkan waktu pasti. Namun ia mengutip kutipan Nelson Mandela, “Selalu tampak mustahil sampai hal itu terwujud,” yang dianggap sebagai sinyal dukungan terhadap pengakuan tersebut.

Dalam wawancara sebelumnya di program ABC Insiders, Albanese juga menegaskan bahwa menghalangi distribusi makanan ke wilayah yang dilanda perang seperti Gaza adalah pelanggaran hukum internasional. Ia menyebut Zionis Israel telah mengambil kebijakan demikian sejak Maret lalu.

Sementara itu, Partai Hijau Australia terus mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Zionis Israel, menyerupai sanksi yang dijatuhkan pada Rusia atas invasi ke Ukraina. Mengutip Al Jazeera.

Usulan sanksi itu meliputi pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap pejabat tinggi pemerintahan Benjamin Netanyahu yang dianggap bertanggung jawab atas kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina.

Meskipun Australia telah menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 1.400 individu terkait perang Rusia-Ukraina, pendekatan terhadap Zionis Israel dinilai masih jauh lebih lunak.

Baru pada Juni lalu, Australia bergabung dengan Inggris dan Selandia Baru dalam menjatuhkan pembatasan kepada Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, dua menteri Israel dari kubu ekstrem kanan yang dianggap menghasut kekerasan di Tepi Barat.[]

Mi’raj News Agency (MINA)