Beirut, MINA – Perdana menteri baru Lebanon, Najib Mikati pada Selasa (27/7) mengadakan konsultasi dengan partai-partai politik, yang dia katakan “dengan suara bulat” menyetujui perlunya membentuk pemerintah dengan cepat demi menyelamatkan negara yang dilanda krisis.
Namun dia akan menghadapi perjuangan berat setelah hampir satu tahun mengalami perubahan yang ekstrem, krisis ekonomi yang digambarkan oleh Bank Dunia sebagai salah satu yang terburuk di dunia sejak tahun 1850-an dan pertengkaran di antara para pemain politik yang terus terjadi, The New Arab melaporkan.
Amerika Serikat mengeluarkan seruan pada Selasa kepada Mikati “untuk segera membentuk pemerintahan yang diberdayakan dan pemerintah yang juga berkomitmen untuk menerapkan reformasi kritis”.
Mikati, seorang miliarder yang telah dua kali menjabat sebagai perdana menteri, mengambil tugas itu pada Senin (26/7), beberapa hari setelah rekan politisi veteran Saad Hariri mengundurkan diri.
Baca Juga: Tank-Tank Israel Sudah Sampai Pinggiran Damaskus
Pemerintah terakhir mengundurkan diri di tengah kemarahan publik atas ledakan mematikan ratusan ton pupuk di pelabuhan Beirut Agustus lalu.
Kekosongan institusional menahan rencana penyelamatan keuangan potensial untuk negara, yang gagal membayar utangnya tahun lalu.
Pada hari Selasa, Mikati bertemu dengan partai-partai politik terkemuka, termasuk gerakan Hizbullah yang kuat dan Gerakan Patriotik Merdeka yang didirikan oleh Presiden Michel Aoun.
“Ada kesepakatan bulat dari semua blok dan anggota parlemen tentang perlunya mempercepat proses pembentukan kabinet,” kata Mikati setelah konsultasi berakhir.
Baca Juga: PBB: 16 Juta Orang di Suriah Butuh Bantuan
Pertemuan-pertemuan tersebut merupakan langkah resmi yang menjadi adat usai penunjukan perdana menteri baru.
Setelah pertemuan dengan Mikati, anggota parlemen Hizbullah Mohammad Raad mengatakan, partainya siap untuk “bekerja sama secara serius” dengan calon PM yang baru.
Ketua FPM Gebran Bassil, yang dituduh oleh para kritikus berulang kali menghalangi upaya untuk membentuk pemerintahan baru, mengatakan, partainya akan mundur kali ini.
Kami akan “tidak berpartisipasi dalam kabinet berikutnya, yang berarti kami tidak akan terlibat dalam proses pembentukan”.
Baca Juga: Israel Gempur Suriah di Tengah Upaya Oposisi Bentuk Pemerintahan Baru
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar An-Nahar, Mikati berjanji bahwa susunan kabinetnya akan “murni teknis”. Kabinetnya akan ditugaskan untuk menjembatani kesenjangan dengan pemilihan umum yang akan diadakan tahun depan. (T/RI-1/B04)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Warga Palestina di Luar Negeri: Jaga Persatuan Suriah