PM Inggris Agendakan Pengakuan Negara Palestina dan Pembahasan Krisis Gaza

sri astuti Editor : Widi Kusnadi - 17 detik yang lalu

17 detik yang lalu

0 Views

London, MINA – Perdana Menteri Sir Keir Starmer akan memanggil kembali kabinetnya pekan depan dari reses musim panas untuk membahas krisis yang semakin meningkat di Gaza, dan meningkatnya seruan agar Inggris mengakui Negara Palestina.

Keputusan yang diumumkan oleh Downing Street ini muncul di tengah meningkatnya tekanan dari lebih dari 200 anggota parlemen Inggris, termasuk lebih dari 100 anggota parlemen Partai Buruh, yang menandatangani surat lintas partai yang mendesak pengakuan segera atas Palestina. Middle East Monitor melaporkan, Senin (28/7).

Seruan yang semakin besar ini juga mencakup tokoh-tokoh senior Partai Buruh seperti Wakil Perdana Menteri Angela Rayner, Menteri Kehakiman Shabana Mahmood, Menteri Kesehatan Wes Streeting, Wali Kota London Sadiq Khan, dan pemimpin Partai Buruh Skotlandia Anas Sarwar.

Meskipun Starmer telah berulang kali mengutuk bencana kemanusiaan di Gaza, ia terus menolak seruan agar Inggris mengakui negara Palestina. Ia berpendapat langkah semacam itu harus dilakukan pada “waktu yang tepat” dan dengan koordinasi bersama sekutu, terutama Amerika Serikat.

Prancis, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia telah mengambil langkah ini, sementara para menteri senior Inggris mengklaim pengakuan adalah masalah “kapan, bukan apakah”, merujuk pada komitmen dalam manifesto pemilu Partai Buruh.

Para pendukung mencatat tanggung jawab historis Inggris yang unik, dengan mengutip Mandat Inggris atas Palestina, yang seolah-olah bertujuan untuk mendirikan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka, tetapi dirusak untuk memfasilitasi pembagian Palestina menjadi negara etno-nasionalis yang berakar pada supremasi Yahudi. Pengakuan, menurut mereka, akan mulai memperbaiki pengkhianatan historis tersebut dan menegaskan kembali hukum dan keadilan internasional.

Kenegaraan Palestina kini diakui oleh sekitar 75 persen negara anggota PBB, 147 dari 193 negara telah mengakuinya secara resmi, menjadikan pengakuan tersebut sebagai norma global, alih-alih pengecualian.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron diperkirakan akan secara resmi mengakui Palestina pada bulan September, sebuah langkah yang kemungkinan akan meningkatkan tekanan pada Inggris untuk mengikutinya.

Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely, telah memperingatkan bahwa pengakuan Inggris akan membawa dampak yang sangat berbahaya dan menyebutnya sebagai imbalan bagi terorisme.

Kegagalan Starmer untuk mengakui negara Palestina pada gilirannya kemungkinan akan dianggap sebagai imbalan bagi para ekstremis Israel, termasuk anggota pemerintahan saat ini, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Keduanya dianggap mewakili elemen-elemen fasis di Israel. []

Mi’raj News Agency (MINA)