PM Irak Bebaskan Para Demonstran yang Ditahan

Baghdad, MINA – Pengadilan Irak pada Ahad (10/5) memutuskan membebaskan para demonstran anti-pemerintah, melaksanakan salah satu keputusan pertama perdana menteri yang baru dilantik.

PM Mustafa Al-Kadhimi juga mempromosikan seorang jenderal Irak, Letnan Jenderal Abdul Wahab Al-Saadi yang memainkan peran penting dalam kampanye militer melawan kelompok bersenjata ISIS untuk memimpin operasi kontra-terorisme.

Al-Saadi secara misterius diturunkan tahun lalu oleh mantan perdana menteri Adel Abdul Mahdi, memicu kemarahan dan memicu protes rakyat di Irak utara dan Baghdad. Al Jazeera melaporan, Senin (11/5).

Dewan Hakim mengatakan dalam sebuah pernyataan, mereka memerintahkan pembebasan para demonstran yang ditahan sejak demonstrasi meletus tahun lalu sejalan dengan seruan perdana menteri yang baru.

Dewan Hakim membebaskan tahanan berdasarkan Pasal 38 konstitusi yang menjamin hak untuk protes, “asalkan tidak disertai dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum”, katanya.

Protes meletus di Baghdad dan di selatan negara itu pada 1 Oktober, ketika warga Irak turun ke jalan untuk mengecam korupsi pemerintah yang merajalela, pengangguran dan layanan yang buruk.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan, sedikitnya 600 orang tewas dalam tiga bulan berikutnya di tangan pasukan keamanan Irak yang menggunakan tembakan langsung dan gas air mata untuk membubarkan massa.

Irak membentuk pemerintahan baru setelah enam bulan ketidakpastian

Al-Kadhimi juga berjanji untuk membuka “kebenaran tentang segala sesuatu yang terjadi” selama protes berbulan-bulan dan untuk “meminta pertanggungjawaban semua orang yang menumpahkan darah Irak”.

Al-Kadhimi, bersama dengan 15 dari 22 menterinya yang diusulkan, memenangkan kepercayaan parlemen Irak pada Rabu malam, menampilkan diri mereka sebagai kabinet “transisi”.

Setelah menjabat, perdana menteri mengatakan prioritasnya akan menangani pandemi corona dan akuntabilitas bagi mereka yang membunuh pengunjuk rasa dalam protes anti-pemerintah.

Al-Kadhimi adalah kepala intelijen Irak ketika protes pecah.

Pemerintah pendahulunya Abdul Mahdi sejak Oktober berulang kali mengatakan tidak dapat menemukan “orang-orang bersenjata tak dikenal” yang menembaki para pemrotes ketika mereka turun ke jalan untuk menuntut perbaikan sistem politik.

Protes kemudian menjadi gerakan sosial terbesar dan paling berdarah dalam sejarah Irak baru-baru ini.

Al-Kadhimi juga meminta parlemen untuk mengadopsi undang-undang pemilu baru yang diperlukan untuk pemilihan awal yang telah dijanjikan oleh pendahulunya. (T/RS2/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)