PM Malaysia Desak Transparansi Penuh dalam Kasus Naturalisasi Pemain FAM

Widi Kusnadi Editor : Rudi Hendrik - 34 detik yang lalu

34 detik yang lalu

0 Views

Kuala Lumpur, MINA — Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim menegaskan bahwa kasus pemalsuan dokumen tujuh pemain naturalisasi di bawah naungan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) bukanlah persoalan sepele. Ia menyebutnya sebagai “masalah besar” yang harus dituntaskan dengan pemeriksaan yang jujur dan menyeluruh.

Anwar menekankan bahwa pemerintah tidak akan menutup-nutupi proses investigasi. “Proses harus berjalan,” ujar PM Malaysia sambil menegaskan bahwa keputusan tidak bisa hanya diambil atas dasar temuan FIFA, melainkan harus melalui prosedur hukum yang tepat. Bernama melaporkan, Sabtu (22/11).

Ia juga menegaskan pentingnya memberi kesempatan kepada FAM untuk membela diri. Namun demikian, Anwar mengingatkan bahwa pertanggungjawaban tetap wajib dilakukan apabila terbukti terdapat pelanggaran serius dalam naturalisasi pemain, termasuk dugaan pemalsuan dokumen.

Langkah perdana menteri datang di tengah kekecewaan publik dan tekanan politik yang meningkat. Legenda sepak bola Malaysia sebelumnya telah memperingatkan pemerintah agar tidak mencampuri urusan FAM secara langsung, namun Anwar berpendapat bahwa keterlibatan pemerintah dalam pengawasan sangat diperlukan demi menjaga integritas sepak bola nasional.

Sementara itu, FAM telah menggantung Sekretaris Jenderal mereka dan membentuk komite independen untuk menyelidiki dugaan kesalahan administratif dalam proses pendaftaran pemain.

Para pemain yang menjadi sorotan terdiri dari tujuh pemain “warisan” (heritage) yang diduga menggunakan dokumen asal-usul kewarganegaraan dengan ketidaksesuaian besar menurut investigasi FIFA.

Kasus ini bermula ketika FIFA menjatuhkan sanksi terhadap FAM dan para pemain setelah menemukan dokumen asal-usul pemain yang diduga dipalsukan untuk memenuhi syarat bermain bagi tim nasional Malaysia.

FIFA kemudian menolak banding FAM atas sanksi tersebut, memicu kontroversi besar mengenai tata kelola naturalisasi dan kredibilitas Federasi.

Mi’raj News Agency (MINA)