PM PALESTINA BENTUK KOMITE UNTUK KONTROL PENYEBERANGAN GAZA

Ramallah, 30 Shafar 1436/23 Desember 2014 (MINA)- Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah, mengatakan, pihaknya akan membentuk sebuah komite untuk mengendalikan penyeberangan Gaza dalam sebuah langkah yang bertujuan untuk mempercepat proses rekonstruksi.

“Komite akan dipimpin oleh Menteri Urusan Sipil Hussein Al-Sheikh dengan Kepala Penyeberangan Nathmi Mhanna, dan Wakil Menteri Urusan Sipil Nasser Al-Sarraj sebagai anggota,” kata Rami Hamdallah dalam sebuah pernyataannya, seperti dilaporkan Ma’an News Agency yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Selasa.

Hamdallah mengatakan, panitia memerlukan dukungan dari pemerintah persatuan dalam rangka untuk melaksanakan pekerjaan yang akan segera direalisasikan.

Sebelumnya, Menteri Kehakiman Pemerintahan Palestina Bersatu, Salim Saqqa mengatakan, Kamis (9/10) lalu, pemerintahan Hamdallah telah menyetujui sejumlah poin penting selama pertemuan kabinet pertama di Jalur Gaza.

Poin penting yang diputuskan selama pertemuan adalah pemerintahan Hamdallah telah menyepakati untuk memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya rusak sebagian dan memulai melakukan rekonstruksi.

Sementara itu Menteri Urusan Sipil pemerintahan Palestina, Husein Al-Shaikh mengatakan bahwa pekan depan akan dimulai semua prosedur khusus untuk membuka penyeberangan, termasuk penempatan para kru, serta penerbitan izin bagi pekerja yang akan bekerja di luar Gaza.

Rapat kabinet pemerintahan rekonsiliasi Palestina untuk pertama kalinya diadakan di Gaza. Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdalah beserta para menterinya tiba di Jalur Gaza pada Kamis (9/10) pagi waktu Gaza untuk melakukan pertemuan kabinet dan mengunjungi warga Gaza yang rumahnya hancur.

Pertemuan pemerintahan Palestina itu memang cukup bersejarah, setelah selama lebih dari tujuh tahun terjadi pemisahan kekuasaan di tubuh pemerintahan Palestina. Hamas yang memenangkan pemilu pada 2006 digulingkan oleh pemerintahan Mahmoud Abbas untuk kemudian membentuk pemerintahan baru di Jalur Gaza.

Sementara Mahmoud Abbas menunjuk perdana menteri serupa di Tepi Barat, yang mengakibatkan terdapat dua pemerintahan di tubuh Palestina. Namun, setelah terjadinya kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah, kedua pemerintahan tersebut dilebur menjadi satu dengan perdana menterinya Rami Hamdallah.

Diharapkan bersatunya pemerintahan Palestina ini dapat lebih menguatkan perjuangan rakyat untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajah Israel. (T/P010)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)