Ramallah, MINA – Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan Senin (26/2) bahwa dia telah secara resmi mengundurkan diri dari pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas.
“Saya menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Mahmoud Abbas pada 20 Februari 2024 dan hari ini saya menyampaikannya secara tertulis,” kata Shtayyeh, demikian Wafa melaporkannya.
Dia juga menjelaskan, pada awal sesi pekanan kabinet diadakan hari ini di Ramallah “keputusan ini diambil mengingat perkembangan politik, keamanan, dan ekonomi terkait agresi Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.”
“Mengingat apa yang dihadapi rakyat Palestina, serangan Israel belum pernah terjadi tindakan genosida, upaya pemindahan paksa, kelaparan di Gaza, invasi berulang-ulang ke wilayah Palestina,” tegasnya.
Baca Juga: Aksi Pro-Palestina di London, Polisi Tangkap Lima Orang
“Kamp, desa, dan kota di Yerusalem dan Tepi Barat menghadapi pendudukan Israel kembali pencekikan keuangan di Palestina, upaya melikuidasi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi, penolakan terhadap perjanjian yang ditandatangani, aneksasi bertahap atas tanah Palestina, dan upaya untuk menjadikan Otoritas Nasional Palestina sebagai otoritas administratif keamanan,” tambahnya.
“Kami tetap menolak pendudukan, dan rakyat Palestina akan terus berjuang mendirikan negara di tanah Palestina,” ujarnya.
Dia menunjukkan, bahwa pemerintahannya telah bekerja dalam keadaan yang rumit, pembajakan uang Palestina oleh Israel. kami berkomitmen terhadap keluarga warga Palestina yang terbunuh, tahanan, dan yang terluka, kemudian muncul perjanjian perdamaian antara Israel dan Palestina yang disebut Donald Trump istilah ‘kesepakatan abad ini’ bukanlah permulaan.
“Di tengah ini, kami mampu mencapai keseimbangan memenuhi kebutuhan rakyat, dan persyaratan untuk menyediakan layanan layak bagi mereka, seperti infrastruktur, undang-undang, program reformasi, perdamaian sipil, pemilihan kota, dan kamar-kamar, perdagangan, dan sebagainya,” ujarnya.
Baca Juga: Balas Serangan Israel, Hizbullah Luncurkan Operasi Udara
Sebab katanya, melihat tantangan memerlukan pengaturan pemerintahan dan politik baru yang mempertimbangkan realitas muncul di Jalur Gaza, perundingan persatuan nasional, dan kebutuhan mendesak akan konsensus antar-Palestina berdasarkan landasan nasional, kedaulatan Otoritas Palestina atas tanah Palestina,” imbuhnya
Ia juga menyatakan, terima kasih kepada Presiden Abbas atas kebijaksanaan dan dukungannya, dan para menteri atas kerja sama dan faksi-faksi yang berpartisipasi dalam pemerintahan. (T/R4/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Pelapor Khusus PBB: Dunia Tetap Diam Melihat Situasi di Gaza
MINA Arabic
MINA PH