PM Palestina Menyatakan Akhiri Lockdown Dengan Tetap Waspada

Ramallah, MINA – Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh menyatakan hari ini Senin (25/5) mengakhiri lockdown dua bulan di wilayah Palestina yang diumumkan awal Maret lalu dengan penemuan kasus virus Corona pertama di kota Betlehem, Tepi Barat.

Berbicara pada konferensi pers di Ramallah, Shtayyeh mengatakan bahwa dengan kontrol atas penyakit Corona dan penurunan tajam dalam kasus-kasus yang saat ini hanya pada angka 122 yang positif, kebanyakan dari mereka di Yerusalem Timur yang diduduki, dan yang terbaru di Jalur Gaza.

Keputusan mengakhiri lockdown tersebut dibuat untuk memungkinkan kembali kepada kehidupan normal, namun memperingatkan bahwa jika jumlah kasus meningkat, lockdown akan diberlakukan kembali, demikian Kantor Berita Wafa melaporkan.

Pengadilan, semua kementerian dan lembaga pemerintah, toko, masjid, gereja, transportasi umum, taman, pembibitan, restoran, kedai kopi, ruang acara dan lembaga pendidikan akan kembali dibuka normal mulai besok, Selasa.

“Pelonggaran dalam langkah-langkah dan kembali secara bertahap ke kehidupan normal sedang diambil dengan hati-hati,” tegas PM Palestina.

“Jika kami melihat kasus baru (korona) berkembang, kami akan mengembalikan semua tindakan sebelumnya,” katanya memperingatkan.

Sementara itu ia juga menjawab pertanyaan tentang keputusan Palestina untuk mengakhiri semua perjanjian dengan Israel dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi orang-orang di wilayah yang diduduki sejak kehidupan sehari-hari terhubung dengan Israel.

Shtayyeh mengatakan bahwa bebaskan dari perjanjian Oslo dengan Israel, seperti yang dinyatakan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas pekan lalu tidak berarti tidak peduli dengan jutaan warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza.

Dia mengatakan, setiap interaksi dengan Gaza, misalnya, seperti mengirim obat-obatan, akan dilakukan melalui badan-badan PBB, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), LSM internasional dan Palang Merah.

Demikian pula, hal-hal tertentu yang dilakukan oleh otoritas Israel, seperti kegiatan moneter, perbankan, dan mengeluarkan paspor atau kartu ID untuk warga Palestina, juga akan diurus melalui organisasi internasional.(T/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)