PM Shtayyeh: Pertemuan Negara Donor Harus Bawa Pesan Kuat untuk Palestina

Ramallah, MINA – Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan, pertemuan Kelompok Donor Internasional untuk Palestina mendatang harus membawa pesan politik kuat dan langsung untuk melindungi solusi dua negara, yang sedang dihancurkan pendudukan Israel.

Dikutip dari Wafa, Selasa (5/9), pernyataan tersebut disampaikan Shtayyeh dalam pertemuannya di Ramallah dengan Perwakilan Khusus Norwegia untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Hilde Haraldstad.

Mereka membahas persiapan pertemuan yang akan diadakan bulan ini di New York, bersamaan dengan pertemuan Majelis Umum PBB, yang menandai peringatan 30 tahun Perjanjian Oslo.

Shtayyeh mengatakan, pertemuan tersebut harus membawa kecaman keras terhadap tindakan pendudukan Israel dan memberikan visi untuk masa depan solusi dua negara di bawah pemerintahan ekstremis pendudukan Israel.

“Pertemuan ini harus membuahkan hasil yang serius, efektif serta memberikan tekanan pada pendudukan Israel untuk menghentikan semua tindakan sepihaknya. Menghentikan serangan ke wilayah Palestina, pembunuhan dan penangkapan, menyita tanah untuk kepentingan perluasan pemukiman ilegal, menghancurkan rumah dan fasilitas umum serta menghentikan semua pemotongan yang tidak adil dari dana pajak,” tekannya.

Shtayyeh meminta Norwegia untuk memimpin upaya internasional yang serius untuk mengakui Negara Palestina, hak kedaulatan dan penentuan nasib sendiri, dan perlunya mengadopsi Inisiatif Perdamaian Arab mengingat tidak adanya inisiatif serius.

“Perlunya menekankan mobilisasi dukungan keuangan dan dimulainya kembali bantuan internasional untuk Palestina, yang menurun selama sepuluh tahun terakhir dari 30% menjadi 1% dari produk domestik bruto. Mendukung implementasi agenda reformasi dan reformasi serta rencana pembangunan nasional pada tahun-tahun mendatang,” lanjutnya.

Shtayyeh juga memberi pengarahan kepada Haraldstad mengenai kemajuan pelaksanaan agenda reformasi administrasi dan keuangan. Menyerukan dukungan terhadap dokumen-dokumen yang dianggap sebagai hambatan oleh pendudukan Israel.

Terutama mengadakan pemilihan umum yang mencakup semua gubernuran di negara tersebut dan pemotongan ilegal pendudukan Israel dari dana pajak Palestina.

“Saya memberikan penghargaan atas peran Norwegia yang berkelanjutan dan konsisten dalam mendukung perdamaian dan mencapai keadilan, dalam mengakhiri pendudukan dan membangun negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tuturnya. (T/chy/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)