POLEMIK PAKET KEBIJAKAN EKONOMI IV

Jokowi-antara-300x162.png" alt="Foto: Antara" width="300" height="162" /> Foto: Antara

Oleh: Nidiya Fitriyah, Wartawan Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV yang baru dikeluarkan, telah menjadi polemik tersendiri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diwakili beberapa menteri terkait, beberapa waktu lalu mengumumkan paket Kebijakan Ekonomi jilid IV.

Paket kebijakan ekonomi ini berisi tiga poin, yakni berkaitan dengan sistem pengupahan, tindak lanjut dari Kredit Usaha Rakyat dan kredit usaha kecil-menengah (UKM) untuk ekspor serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Beberapa target yang ingin dicapai diantaranya mampu menciptakan 7,4 juta lapangan kerja baru bagi para pencari pekerjaan di seluruh Tanah Air.

Presiden Jokowi berharap, paket kebijakan ini nantinya dapat dengan mudah dan sederhana ditangkap masyarakat dan pelaku usaha.

Selain itu menurutnya hal ini akan memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi pencari kerja, pekerja dan kepastian dunia usaha.

Pemerintah menurut Jokowi, juga memperluas penerima manfaat kredit usaha rakyat. Tingkat bunga KUR diturunkan menjadi 12%. Cakupan penerima manfaat juga diperluas termasuk para calon pekerja yang akan ke luar negeri, anggota keluarga TKI dan TKI yang purna bekerja di luar negeri.

Selanjutnya pemerintah juga memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah yang berorientasi ekspor maupun yang terlibat dalam mendukung ekspor, melalui pemberian kredit modal kerja.

Adapun sebelumnya sejak September lalu pemerintah pusat telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid I, II, dan III yang berisikan beragam kebijakan deregulasi yang memudahkan investasi, serta menurunkan harga bahan bakar dan tarif listrik industri.

Tak Direspons Positif

Beragam respons terhadap Paket Jilid IV ini. Menurut analis PT Samuel Sekuritas Indonesia, Rangga Cipta, Paket Ekonomi IV dan indikasi Bank Indonesia untuk melonggarkan kebijakan moneter, tidak terlalu direspons positif oleh pasar keuangan. Dia memprediksi sampai Senin sore (19/10), rupiah mempunyai kecendrungan akan melemah.

Dalam analisanya, dolar indeks yang mempertahankan sentimen penguatan serta pengumuman GDP China yang berpeluang melambat, bisa menjadi alasan rupiah kembali melemah.

Sementara itu, ‎nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini, Senin (19/10) mencapai level Rp13.500. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 25 poin ke posisi Rp13.515 dari level perdagangan sebelumnya Rp13.540 per dolar AS.

Namun, penguatan tidak bertahan lama, menurutnya, karena rupiah kembali melemah ke level Rp13.569 per dolar USD, pada pukul 09.08 WIB.

FSPMI Tolak Paket Ekonomi IV

Sementara itu lebih dari 10 ribu buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam akan turun ke jalan, Selasa (20/10/2015) untuk menolak kebijakan ekonomi pemerintah jilid IV khususnya pengupahan.

Suprapto Pangkorda Garda Metal FSPMI Batam, menjelaskan, dalam aksi itu ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan. Tema dalam aksi turun ke jalan itu, “Tolak kebijakan ekonomi pemerintah jilid IV khususnya pengupahan.”

Alasannya karena kenaikan upah hanya sekali dalam lima tahun. Selain itu karena penyesuaian upah hanya mempertimbangkan faktor inflasi dan PDB.

Aksi buruh turun ke jalan serentak itu dilakukan di seluruh Indonesia. Untuk FSPMI lebih dari 10 ribu yang akan turun belum lagi ditambahkan massa dari organisasi dan serikat buruh lainnya.

Beberapa Dukungan

Tidak hanya mendapat penolakan, Paket Kebijakan Ekonomi IV ini ternyata juga mendapat dukungan dari beberapa pihak.

Asosiasi Pengusaha Indonesia

Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah (Apindo Jateng) menyambut baik Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV. Sebagaimana Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi, di Semarang menilai, kenaikan upah buruh memang harus disesuaikan dengan kondisi inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tidak kalah penting kenaikan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan.

“Ini sangat baik bagi para kalangan pengusaha, bahkan saya yakin akan semakin banyak investor asing yang masuk ke Indonesia karena mereka akan memiliki kepastian dalam melakukan prediksi di tahun yang akan datang,” katanya.

Paket Kebijakan Ekonomi jJilid IV tersebut, dikemukakannya, di satu sisi merupakan solusi dari kegelisahan para pengusaha mengenai upah buruh, yang selama ini menjadi salah satu kendala besar bagi pertumbuhan perusahaan.

Partai Persatuan Indonesia

Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menyatakan mendukung kebijakan pemerintah, termasuk Paket Kebijakan Ekonomi IV.

Konglomerat yang bisnis dalam berbagai jenis usaha, termasuk bidang media massa melalui MNC Group, juga menyatakan, pemerintah saat ini tidak bisa lagi mengandalkan komoditas yang harganya terus menurun dan tidak bisa dikontrol pemerintah.

“Pemerintah perlu melakukan perubahan peraturan atau deregulasi yang mendorong perkembangan industri. Dengan demikian, produk hasil industri dalam negeri nantinya bisa bersaing dengan produk negara lain.”

“Yang harus digarisbawahi adalah ekonomi kita ini harus membaik, bukan berarti pulih seperti dulu. Karena banyak faktor yang mempengaruhi secara negatif juga, ekonomi global dan lain-lain,” ujar Hary.

Pemerintah sebelumnya dalam paket kebijakan jilid I yang dikeluarkan awal September lalu, pemerintah akan merombak 134 peraturan yang berasal dari 16 kementerian/lembaga.

Menurut beberapa pihak, Paket Kebijakan Ekonomi itu belum menunjukkan hasil nyata. Dikritisi bahwa sampai saat ini, begitu banyak PP (peraturan pemerintah), dan peraturan menteri (permen) yang harus dirombak dari beleid di paket I dan II yang belum jua belum rampung, sehingga implementasinya belum dilakukan.

Meskipun mendapat dukungan maupun penolakan, Paket Kebijakan Ekonomi dari pemerintah diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Berbagai polemik yang ada di masyarakat diharapkan dapat menjadi koreksi dan acuan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakannya.

Walau bagaimanapun, permasalahan ekonomi harus segera membaik. Apapun kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia jadi semakin baik dan masyarakat semakin sejahtera.(A/P008/P2)

*disarikan dari berbagai sumber
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)