Kuala Lumpur, MINA – Kepala polisi Malaysia menyatakan, penyelidikan atas laporan Al Jazeera sedang dilakukan “secara profesional” dan menolak kekhawatiran tentang memburuknya kebebasan media, sehari setelah penggeledahan kantor.
Pihak berwenang sedang menyelidiki program jaringan berita, yang berjudul ‘Dalam Penguncian Malaysia’, setelah pemerintah marah oleh pandangan kritisnya pada perlakuan terhadap pekerja migran selama pandemi Corona.
Para pejabat pada Selasa mendatangi kantor penyiar yang berbasis di Qatar, Kuala Lumpur dan menyita dua komputer, memicu kemarahan baru dari Al Jazeera, kelompok-kelompok hak asasi manusia dan menambah kekhawatiran tentang independensi media di Malaysia.
Namun Inspektur Jenderal Polisi, Abdul Hamid Bador pada hari Rabu mengatakan pencarian oleh polisi dan pejabat kementerian komunikasi dilakukan “sangat profesional”. Seperti dilaporkan Al Jazeera.
Baca Juga: Pusat Budaya dan Komunitas Indonesia Diresmikan di Turki
“Itu bukan tindakan militer yang diambil oleh polisi,” katanya.
Dia menambahkan bahwa staf Al Jazeera “diberitahu sebelumnya tentang niat kita untuk berada di sana”.
“Mereka bahkan ditanya perangkat mana yang digunakan. Mereka bekerja sama,” lanjutnya.
Dugaan Pencemaran Nama Baik
Baca Juga: DPR AS Keluarkan RUU yang Mengancam Organisasi Pro-Palestina
Pencarian dilakukan setelah tujuh jurnalis Al Jazeera diinterogasi oleh polisi bulan lalu sehubungan dengan laporan tersebut.
Abdul Hamid mengatakan penyelidikan akan segera selesai, setelah itu jaksa agung akan memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan.
Pemerintah bersikeras, laporan Al Jazeera, yang berfokus pada dugaan perlakuan buruk terhadap para migran ketika mereka ditangkap selama penguncian virus Corona pada bulan Mei, dapat merusak citra negara tersebut.
Pihak berwenang mengatakan penangkapan itu perlu untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan
Al Jazeera sedang diperiksa karena dugaan penghasutan, pencemaran nama baik dan mentransmisikan konten ofensif.
Media itu menyatakan, film itu berbasis dokumenter dan bersikeras bahwa pelaporan itu tidak memihak.
Abdul Hamid menambahkan, penyelidikan “akan sangat transparan” dan menyebutkan wartawan di Malaysia masih bebas untuk melakukan pekerjaan mereka.
Namun dia juga mendesak media internasional untuk “bertanggung jawab, dan untuk tidak menulis sesuatu yang tidak akurat”. (T/RS2/P2)
Baca Juga: Joe Biden Marah, AS Tolak Surat Penangkapan Netanyahu
Mi’raj News Agency (MINA)