Politisi Maroko Peringatkan Agar Tak Lanjutkan Normalisasi dengan Israel

Rabat, MINA – Para politisi Maroko memperingatkan pemerintah agar tidak melanjutkan normalisasi dengan pendudukan Israel, dan menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.

Hal ini terungkap dalam pertemuan yang diadakan oleh “Front Maroko untuk Mendukung Palestina dan Melawan Normalisasi”, di markas Asosiasi Hak Asasi Manusia Maroko di ibu kota Maroko, Rabat, Ahad (7/5/2023).

Hadir dalam pertemuan, para tokoh politik kelompok Islam dan sayap kiri.

Menurut koordinator, Jamal al-Asri, front tersebut mengatakan, para penguasa telah melintasi semua garis merah dan hitam dengan menormalkan hubungan dengan pendudukan dan “memperluasnya ke semua bidang sosial, ekonomi, budaya dan agama, bahkan keamanan, intelijen, dan militer. ”

Front Maroko, yang terdiri dari dua puluh organisasi politik, serikat pekerja dan badan sipil, menggambarkan normalisasi dengan Israel sebagai “pengkhianatan besar”.

Front menegaskan, opsi perlawanan merupakan satu-satunya solusi untuk pembebasan Palestina.

Kepala departemen politik organisasi Keadilan dan Amal, Abdel Wahed Al-Mutawakel, mengatakan pendudukan Israel atas Palestina “adalah salah satu masalah paling serius yang dihadapi bangsa Arab dan Islam, setelah masalah korupsi dan tirani.”

Al-Mutawakel menggambarkan normalisasi dengan pendudukan Israel sebagai “gurita kanker yang menyebar dengan sangat buruk di masyarakat Maroko.”

“Normalisasi hanya bertujuan untuk melemahkan orang-orang Maroko agar menerima pendudukan, dan menjadikan masalah ini sebagai masalah marjinal,” lanjutnya.

Organisasi Demokrasi Buruh menekankan, “Zionis tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan politik dan ekonomi melalui normalisasi, melainkan berusaha melemahkan hati nurani masyarakat Maroko untuk menerima normalisasi, dengan mempromosikan bahwa berhubungan dengan Israel adalah sesuatu yang alami.”

Israel dan Maroko mengumumkan dimulainya kembali hubungan diplomatik di antara mereka, pada 10 Desember 2020, setelah dihentikan pada tahun 2000.

Pada tanggal 22 Desember 2020 lalu, pemerintah Maroko menandatangani deklarasi bersama dengan Israel dan Amerika Serikat, dalam kunjungan pertama delegasi resmi Israel dan AS ke ibu kota, Rabat. (T/RS2/P1)