Politisi-Politisi Demokrat AS Kecam Tindakan Israel Cegah Akses Vaksin untuk Palestina

Washington, MINA – Sejumlah politisi dari Partai Demokrat di AS mengecam Israel karena mencegah warga Palestina mengakses vaksin virus corona.

Dalam posting Instagram oleh Institution of Middle East Understanding (IMEU), para politisi itu mengkritik Israel karena kurangnya tanggung jawab dalam memastikan warga Palestina juga menerima vaksin untuk melindungi dari COVID-19, yang telah menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan pandemi global, MEMO melaporkan.

Anggota Kongres Demokrat yang baru terpilih, Jamaal Bowman, mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus memastikan bahwa Israel dan Palestina memiliki akses ke vaksin Covid. Kekejaman ini adalah pengingat lain mengapa pendudukan harus diakhiri.

“Saya kecewa dengan pengecualian [Israel] terhadap warga Palestina di bawah pendudukan Israel dari upaya vaksinasi ini, padahal vaksin Covid tersedia untuk pemukim Israel di Tepi Barat,” ujar Anggota Kongres Joaquin Castro.

Kecaman itu datang karena Israel menikmati tingkat distribusi vaksin tercepat di dunia. Dengan impor rutin vaksin Pfizer Inc., mereka telah memberikan setidaknya satu dosis ke lebih dari 25 persen dari sembilan juta populasinya sejak 19 Desember.

Namun, sementara warga negara Israel, termasuk mereka yang tinggal di pemukiman ilegal Tepi Barat, menerima suntikan, warga Palestina yang dipaksa untuk menanggung pendudukan Israel selama puluhan tahun belum ditawari akses ke pengobatan, yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional.

Anggota Kongres Rashida Tlaib, yang merupakan warga Palestina-Amerika, menuduh Israel sebagai negara rasis, yang akan menolak akses neneknya ke vaksin.

“Israel adalah negara rasis, dan bahwa mereka akan menolak akses orang Palestina seperti nenek saya ke vaksin, [menunjukkan] bahwa mereka tidak percaya dia adalah manusia yang setara yang pantas untuk hidup,” ujarnya.

Menteri Kesehatan Israel Yuli Edelstein mengklaim, meskipun Tel Aviv berkepentingan untuk memvaksinasi warga Palestina, Israel tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya.

Edelstein mengatakan kepada Andrew Marr Show Inggris pada hari Senin: “Sejauh menyangkut vaksinasi, saya pikir itu adalah kewajiban Israel pertama dan terpenting bagi warganya. Mereka membayar pajak untuk itu, bukan?”

“Tetapi setelah mengatakan itu, saya ingat bahwa itu adalah kepentingan kami bukan kewajiban hukum kami, tetapi kepentingan kami untuk memastikan warga Palestina mendapatkan vaksin, bahwa kami tidak menyebarkan Covid-19,” tambahnya.

“Virus tidak melihat atau peduli tentang kebangsaan, perbatasan atau agama dampaknya yang menghancurkan ada di mana-mana. Pemerintahan Netanyahu memiliki kewajiban moral dan kemanusiaan untuk memastikan bahwa baik warga Palestina maupun Israel memiliki akses ke vaksin,” kata Anggota Kongres Marie Newman. (T/R7/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)