MINA – Informasi terkait semakin gencarnya penolakan atas rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin mengambil alih Gaza setelah pengusiran warga Palestina ke beberapa negara dan kedatangan Presiden Turkiye Racep Tayyip Erdogan ke Indonesia menjadi sorotan pembaca Minanews.net dalam sepekan edisi 10-16 Februari 2025.
Pada 11 Februari 2025, Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, tiba di Jakarta untuk memulai kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kedatangannya disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.
Meskipun hujan turun saat itu, Presiden Prabowo tetap hadir tanpa payung untuk menyambut tamunya. Dalam momen yang hangat, Presiden Erdogan memayungi Presiden Prabowo saat mereka berjalan bersama menuju kendaraan resmi.
Setelah penyambutan di bandara, kedua pemimpin negara tersebut menaiki mobil yang sama menuju tempat penginapan Presiden Erdogan selama berada di Indonesia.
Baca Juga: Turunnya Nabi Isa AS di Akhir Zaman: Tanda Besar Kiamat dan Misi Penyelamatannya
Hal ini mencerminkan kedekatan dan penghormatan antara kedua kepala negara.
Keesokan harinya, pada 12 Februari 2025, upacara penyambutan resmi digelar di Istana Kepresidenan Bogor. Presiden Erdogan tiba sekitar pukul 11.25 WIB dan disambut dengan upacara kenegaraan yang mencakup dentuman 21 meriam kehormatan serta penampilan pasukan berkuda yang melambangkan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turkiye.
Setelah upacara, kedua pemimpin melakukan pertemuan tatap muka untuk membahas berbagai aspek kerja sama bilateral.
Dalam pertemuan tersebut, fokus utama adalah penguatan kerja sama di bidang ekonomi dan pertahanan. Kedua negara menandatangani sejumlah perjanjian yang mencakup sektor perdagangan, investasi, energi, pendidikan, dan pertahanan.
Baca Juga: Mengapa Israel Gagal Kalahkan Hamas?
Salah satu kesepakatan penting adalah rencana pembangunan pabrik drone tempur Baykar di Indonesia sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas pertahanan nasional.
Selain membahas kerja sama bilateral, kedua pemimpin juga menyoroti isu-isu regional, khususnya konflik di Gaza. Mereka sepakat mengenai pentingnya gencatan senjata dan solusi dua negara untuk menyelesaikan masalah Palestina.
Presiden Erdogan mengapresiasi sikap tegas Indonesia dalam mendukung Palestina dan menekankan perlunya rekonstruksi Gaza dengan biaya yang ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
Kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia ini menandai babak baru dalam hubungan strategis antara kedua negara. Dengan berbagai kesepakatan yang telah dicapai, diharapkan kerja sama antara Indonesia dan Turkiye akan semakin erat dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
Baca Juga: Marhaban Ya Ramadhan, Selamat Datang Bulan Ramadhan
Penolakan Rencana Trump di Gaza
Rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya telah memicu gelombang penolakan dari berbagai negara dan organisasi internasional.
Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada 4 Februari 2025, Trump mengusulkan pemindahan sekitar 2 juta warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania, dengan tujuan mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah” di bawah kendali Amerika Serikat.
Negara-negara Arab secara tegas menolak rencana tersebut. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menegaskan bahwa usulan Trump merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan menekankan bahwa hak-hak sah rakyat Palestina tidak dapat dinegosiasikan.
Baca Juga: Mengapa Israel Ingin Kuasai Jenin?
Pemerintah Arab Saudi juga menyatakan penolakannya terhadap segala upaya pemindahan rakyat Palestina dari tanah mereka, dengan menegaskan bahwa langkah tersebut dapat memicu krisis internasional yang serius.
Selain itu, Mesir dan Yordania menolak keras usulan untuk menerima pengungsi Palestina, dengan alasan bahwa langkah tersebut dapat mengancam stabilitas regional.
Penolakan terhadap rencana Trump tidak hanya datang dari negara-negara Arab. Korea Utara, misalnya, menyatakan penolakan tegas terhadap usulan tersebut, dengan alasan bahwa langkah itu merupakan bentuk agresi dan pelanggaran terhadap kedaulatan Palestina.
Di sisi lain, hampir separuh warga Amerika Serikat sendiri menilai rencana tersebut sebagai “ide buruk”.
Baca Juga: Erdogan, Palestina, dan Kesatuan Dunia Islam
Sedangkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan penolakannya terhadap rencana pemindahan massal warga Palestina dari Gaza ke negara-negara lain.
Indonesia menegaskan bahwa solusi yang diinginkan adalah pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, bukan pemindahan paksa penduduknya.
Sementara organisasi internasional dan kelompok hak asasi manusia mengkritik rencana tersebut sebagai bentuk pembersihan etnis dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia.
Mereka menekankan bahwa pemindahan paksa penduduk sipil merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan dapat memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan tersebut.
Baca Juga: Mehter, Gema Lagu Penyemangat Militer Tertua di Meja Diplomasi Indonesia
Secara keseluruhan, rencana Presiden Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya telah menghadapi penolakan luas dari komunitas internasional, yang menilai langkah tersebut tidak hanya melanggar hukum internasional tetapi juga berpotensi memperburuk ketegangan dan instabilitas di Timur Tengah. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Manajemen Risiko dalam Bantuan Kemanusiaan