[POPULER MINA] Rencana Trump Ambil Alih Gaza dan Pemerintah RI Hemat Anggaran

MINA – Informasi terkait rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkap keinginannya mengambil alih Gaza setelah pengusiran warga Palestina ke beberapa negara dan Pemerintah Republik Indonesia menghemat anggaran menjadi sorotan pembaca Minanews.net dalam sepekan edisi 3-9 Februari 2025.

Rencana Trump Ambil Alih Gaza

Donald Trump saat konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2), mengatakan, AS ingin membangun dan mengembangkan Gaza yang hancur akibat perang genosida, sehingga “masyarakat dunia” bisa tinggal di wilayah tersebut.

Mengutip Aljazeera, sepanjang pertemuan dengan Netanyahu, Trump mengatakan, warga Palestina akan “senang meninggalkan” Gaza, yang memicu ketakutan masyarakat internasional bahwa ia akan mendukung kampanye pembersihan etnis.

Sementara, kelompok perlawanan di Gaza, Hamas menolak keras usulan Trump, dengan mengatakan, rencana tersebut adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah itu. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana.”

Kunjungan Netanyahu mendapat kecaman luas dari masyarakat AS, mereka melakukan unjuk rasa di Washinton dan menuduh Trump telah mengundang “penjahat perang” ke Gedung Putih.

Sebelumnya pada Januari lalu (19/1/2025) utusan Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Wifkoff mengatakan, Trump ingin merelokasikan setidaknya 2 (dua) juta warga Gaza ke berbagai negara diantaranya, Indonesia.

Kini Trump mengungkap keinginannya, hal ini memicu sejumlah pemimpin negara-negara Eropa menolak keras rencana kontroversial Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Gaza dan secara paksa memindahkan penduduk Palestina ke negara lain di sekitarnya.

Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock mengatakan, satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah solusi dua negara yang dinegosiasikan, sebagaimana dikutip dari Anadolu Agency pada Rabu (5/2).

“Jelas bahwa Gaza-seperti Tepi Barat dan Yerusalem Timur-adalah milik Palestina,” kata Baerbock, memperingatkan pengusiran paksa penduduk sipil akan melanggar hukum internasional dan memicu kebencian lebih lanjut.

Baerbock menegaskan, PBB, Uni Eropa, maupun negara-negara G7 secara konsisten menentang pemukiman Israel di wilayah Palestina.

Terkait itu, melansir TRT World, Kamis (6/2), warga Palestina di Gaza juga mengecam keras rencana Donald Trump dengan bersumpah tidak akan pernah meninggalkan reruntuhan rumah mereka di Gaza yang ingin diubah Trump menjadi “Riviera Timur Tengah”.

“Trump bisa pergi ke neraka, dengan ide-idenya, dengan uangnya, dan dengan keyakinannya. Kami tidak akan ke mana-mana. Kami bukan sebagian asetnya,” kata Samir Abu Basel, warga Palestina di Kota Gaza.

Pemerintah RI Menghemat Anggaran Negara

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 kepada seluruh jajaran pemerintah untuk segera melakukan penghematan anggaran, sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Dalam Inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025.

Diantaranya, pemerintahan memutuskan untuk menghemat dengan mengurangi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Anggaran pembangunan IKN mengalami penurunan signifikan, dari Rp42,5 triliun pada tahun 2024 menjadi hanya Rp143,1 miliar pada tahun 2025.

Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan proyek ini meskipun dengan keterbatasan anggaran dari APBN.

Selain pemangkasan pada anggaran pembangunan IKN, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji. []

Mi’raj News Agency (MINA)