PP Muhammadiyah Keluarkan Pernyataan Sikap Tentang Penanganan Covid-19

Jakarta, MINA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap dan pandangan tentang penanganan Pandemi Covid-19 yang melanda tanah air sudah lebih dari enam bulan.

Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum H. Haedar Nashir dan Sekretaris Umum H. Abdul Mu’ti di Yogyakarta dan diterima di Jakarta pada Senin (21/9).

Pernyataan itu meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 dan jika diperlukan dapat mengambil alih serta memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal.

Juga, meminta kepada kepada para elit politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.

Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dminta untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) yang berpotensi menimbulkan kegaduhan termasuk RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja.

“DPR hendaknya lebih fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19 dipergunakan dengan baik, benar, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, khususnya rakyat kecil yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19,” tulis pernyataan tersebut.

PP Muhammadiyah pun menghimbau, terkait dengan Pemilihan Kepada Daerah (Pemilukada) tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membahas secara khusus dengan kementerian dalam negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pemilukada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa.

Kepada seluruh masyarakat diimbau untuk lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah, serta membangun budaya hidup sehat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, tempat ibadah, instansi kerja, dan sebagainya.

Kepada seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, agar senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi Covid-19 segera berakhir. Para tokoh agama perlu terus memandu umat agar menjaga persatuan dan menjaga tempat ibadah sehingga terbebas dan tidak menjadi klaster Covid-19.

Juga, Warga Persyarikatan Muhammadiyah di semua tingkatan dan amal usaha agar mematuhi pedoman serta instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam kaitannya dengan ibadah, kegiatan pendidikan, sosial, aktivitas publik lainnya. (R/Hju/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)