PP Muhammadiyah Keluarkan Pernyataan Tentang Bank Syariah Indonesia Hasil Merger

Yogyakarta, MINA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan pernyataan berkaitan dengan kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger (penggabungan) Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pernyataan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof, Dr. H. Haedar Nashir dan Prof. Dr. H. Abdul Muhyi yang dikeluarkan Selasa (22/12) di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta.

Pernyataan itu lengkapnya sebagai berikut :

Penggabungan tiga bank syariah yang dikelola pemerintah merupakan kebijakan dan kewenangan penuh pemerintah yang diambil berdasarkan pengkajian yang komprehensif dan mendalam.

Terkait dengan hal tersebut, BSI sebagai bank syariah maupun lembaga perbankan milik negara pada umumnya hendaknya benar-benar menjadi perbankan Indonesia yang dikelola secara good governance, profesional, dan terpercaya untuk sebesar-besarnya hajat hidup dan peningkatan taraf hidup rakyat.

BSI dan perbankan Indonesia pada umumnya harus memiliki kebijakan khusus yang bersifat imperatif yang lebih besar/maksimal (minimal 60% untuk pembiayaan UMKM) untuk akselerasi pemberdayaan, penguatan, dan pemihakan yang tersistem kepada UMKM dan kepentingan mayoritas rakyat/masyarakat kecil.

Kinerja dan keberhasilan BSI hendaknya tidak dinilai dari laba, tetapi sejauh mana membantu menciptakan lapangan kerja dan tujuan sosial meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

BSI sesuai wataknya sebagai bank syariah sangat tepat apabila mendeklarasikan diri sebagai bank yang fokus kepada UMKM untuk percepatan perwujudan keadilan sosial ekonomi secara lebih progresif di negeri ini.

Muhammadiyah dengan seluruh amal usaha (AUM) dan jaringan organisasinya yang luas didukung pengalaman manajemen profesional dan sumber daya manusia dengan spirit Al-Qur’an, terutama surah al-Mā‘ūn, siap secara konsep dan langkah nyata untuk mengembangkan program UMKM dan ekonomi kerakyatan.

Muhammadiyah mengajak kepada seluruh komponen bangsa khususnya yang memiliki kekuatan dan akses ekonomi-politik yang kuat untuk berbagi dan bersatu langkah dalam penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil demi terwujudnya
keadilan sosial di Indonesia.

Kepada pimpinan amal usaha Muhammadiyah dan pimpinan Persyarikatan di semua tingkat hendaknya mengikuti kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dalam waktu dekat, PP Muhammadiyah akan menerbitkan petunjuk teknis yang terkait dengan dana amal usaha dan Persyarikatan yang disimpan di tiga bank syariah pemerintah dan penempatan dana setelah BSI mulai beroperasi.

Demikian pernyataan PP Muhammadiyah yang dinyatakan, dilandasi semangat mewujudkan perikehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. (R/Hju/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)