PP Muhammadiyah Tolak Pemberitaan Media Asing soal Bantuan Cina

Konferensi pers pimpinan pusat Muhammadiyah (Foto: Astuti/MINA)

Jakarta, MINA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menolak pemberitaan media asing yang menyebut bahwa ada sejumlah organisasi massa (ormas) Islam, seperti PBNU, PP Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menerima bantuan dari Cina agar bungkam soal Uighur.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam pernyataannya kepada awak media di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

“Kami menyesalkan pemberitaan Wallstreet Journal yang menyebutkan adanya fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah Cina terhadap PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia  sebagai upaya mempengaruhi sikap politik atas permasalahan HAM di Xinjiang,” katanya.

Haedar mengatakan, pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik PP Muhammadiyah, PBNU, dan MUI. Ia mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah.

“Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, PP Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Menurut Haedar, sikap lembaga yang dipimpinnya terkait persoalan Uighur tidak pernah berubah. Muhammadiyah selalu mendesak Pemerintah Cina untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang dan Masyakarat Uighur.

“Pemerintah Cina agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat Uighur atas dalih apapun. Penyelesaian masalah Uighur harus dilakukan dengan damai melalui dialog dan memberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas,” ujarnya.

Selain mendesak Pemerintah Cina, Muhammadiyah juga mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM atas Masyarakat Uighur, Rohingnya, Palestina, Suriah, Yaman, India, dan sebagainya.

“Kami juga mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengadakan Sidang khusus dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami umat Islam, khususnya di Xinjiang,” katanya. (L/Ast/R06)

Mi’raj News Agency (MINA)